Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Soal Pajak JPU Agar Tepat Sasaran, Akademis Nilai Perlu Langkah Investigasif

Dalam hal ini adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang pengenaannya didasarkan pada nilai jual tenaga listrik.

Ist/dok pribadi
Dosen Hukum UBB, Darwance. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pajak penerangan jalan umum (PJU) diambil dari potongan pembayaran listrik pelanggan PLN, yang setiap daerah kabupaten/kota berbeda-beda.

Dosen Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Darwance mengungkapkan, dalam hukum pajak, penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayar oleh subjek pajak.

Dalam hal ini adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang pengenaannya didasarkan pada nilai jual tenaga listrik.

"Oleh karena ini merupakan pajak daerah, maka besaran tarif ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Artinya, setiap listrik yang digunakan, ada pajaknya, sama seperti pada saat kita makan di rumah makan atau restoran tertentu yang juga dikenakan pajak. Jadi, seperti itulah kira-kira analoginya," kata Darwance kepada Bangkapos.com Rabu (14/9/2022) siang.

Menurutnya, dasar pengenaan pajak penerangan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa pajak penerangan jalan ini merupakan jenis pajak kabupaten atau kota.

"Jadi, yang memungutnya adalah pemerintah kabupaten/ kota. Tapi undang-undang ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah," katanya.

Kata Darwance, dalam undang-undang ini tidak ada lagi istilah pajak penerangan jalan, ada beberapa perubahan, salah satunya muncul istilah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), salah satu yang masuk kategori ini adalah pajak listrik, sesuai dengan ketentuan Pasal 50.

"Secara hukum, pemerintah baru dapat memungut pajak bila sudah ada dasarnya, dalam hal ini harus ada peraturan daerahnya terlebih dahulu. Bila tidak ada, maka pemerintah melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya," katanya.

Oleh karena itu, masyarakat sebagai wajib pajak pun berkewajiban membayar pajak apabila sudah diperintahkan oleh regulasi, termasuk peraturan daerah, sebab peraturan daerah pada prinsipnya adalah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan rakyat di daerah melalui wakilnya di legislatif kabupaten atau kota.

Selanjutnya, dalam kontruksi Angaran Pendapatan dan Belanda Dearah (APBD), pajak merupakan salah satu sumber untuk dibelanjakan, yakni untuk kepentingan publik, sesuai dengan prinsip pajak, yakni dari rakyat untuk rakyat sendiri.

Terkait apakah pajak listrik yang dipungut tepat sasaran atau tidak, tentu harus didasarkan hasil pemeriksaan sebagai langkah investigatif.

Setiap instansi, termasuk di lingkungan pemerintah daerah, masing-masing sudah memiliki pengawas internal yang salah satu tugas pentingnya adalah mengawasi pengunaan anggaran termasuk yang berasal dari sektor pajak.

"Bagian ini yang menurut saya selama ini lemah sehingga penyalahgunaan anggaran masih terjadi hingga sekarang, salah satunya mungkin secara struktural karena sifatnya internal, pertanggungjawabannya pun internal, jadi agak sulit independen," katanya.

Maka agar tetap sasaran, audit harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan sampai penggunaan sampai pada saat pelaporan.

"Jadi, kalau bisa berhenti di sini, jangan sampai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya. Jika sampai BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan, menurut saya pengawas internal gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Seharusnya tidak sampai ke sini," katanya.

Dirinya menegaskan sumber keuangan semuanya berpotensi dikorupsi bila penggunaannya tidak sesuai dengan perencanaan, melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau melaksanakan kegiatan tetapi faktanya tidak ada atau fiktif, sehingga laporan yang disusun pun rekayasa.

"Korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa pun yang dilewati uang hasil pajak ini, pegawai di pemerintah daerah, konsultan, pegawai di kantor pajak pun bisa melakukannya, bahkan auditor pun bisa. Ini sudah ada bahkan berulang kali terjadi. Jadi, semua kembali ke soal integritas dalam mengelola uang masyarakat atau yang sering disebut uang negara, niatnya tulus atau ingin memperkaya diri," katanya.

(Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved