Biaya Hidup Tinggi, BPS Babel Sebut Pengeluaran Masyarakat Babel Rp 3,2 Juta

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Biaya hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) termasuk tinggi satu diantara provinsi di Republik Indonesia.

Tingginya biaya hidup di Provinsi Babel disebabkan oleh banyak faktor satu diantaranya inflasi, bahkan Babel sendiri masuk tiga besar Provinsi dengan angka inflasi terbesar mencapai 7.77 persen se Indonesia seperti yang dikemukaan Presiden RI Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara secara virtual, Kamis (18/8/2022) lalu

Belum lagi dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini yang membuat kebutuhan pokok di Babel ikut melambung.

Seperti cabai rawit beberapa waktu lalu yang melambung tinggi mencapai Rp170.000 per kilogram dan komoditas lainnya.

Sementara itu garis kemiskinan di Babel tercatat sebesar Rp 800.000/kapita/bulan. Namun jika dibandingkan dengan provinsi lain jumlah Rp800.000 itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok.

Berbeda halnya, dengan Babel jumlah tersebut dirasa tak cukup mengingat kebutuhan di Babel serba mahal.

Oleh karenanya, pengeluaran masyarakat pun kian bertambah mengingat beberapa indikator tadi.

Kepala Badan Pusat Statistik Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga mencatat sedikitnya pengeluaran masyarakat babel berkisar Rp3,2 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Kalau kita lihat per orang dalam satu keluarga itu membutuhkan pengeluaran Rp800.000 artinya minimal per bulan itu Rp3,2 juta," ucap Toto kepada Bangkapos.com Selasa (4/10/2022) siang.

Angka Rp3,2 juta itu, untuk keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan dua anak.

Tingginya inflasi dan naiknya harga BBM itu dikatakannya turut mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Pengaruh inflasi pasti ada, nanti juga berpengaruh terhadap UMP, dan ekonomi," jelasnya.

Kendati demikian, pemerintah dikatakannya mengeluarkan beberapa program untuk mengatasi hal itu. Lewat program pemeritan itu sebagai upaya mengurangi beban masyarakat yang terdampak.

"Kita juga sedang melakukan pendataan untuk menilai siapakah warga yang benar-benar tepat untuk dibantu dengan perlindungan sosial," jelasnya.

Saat ditanyai mengenai potensi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Toto mengakui hal itu pasti ada ,namun ia belum bisa merincikan seberapa persen kenaikan hal tersebut.