Basa-basi Pariwisata Babel

PARIWISATA menjadi harapan dan masa depan Bangka Belitung. Keindahan alam yang luar biasa, terutama pantai dan juga jarak dengan Jakarta yang hanya berjarak 50 menit menjadikan pariwisata sebagai unggulan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kalimat tersebut seringkali kita dengar saat pemimpin kita memegang mik saat memberi sambutan di depan publik. Jika mau ditambah, tema pembicaraan juga akan berkisar tentang tata kelola pertimahan, baik di hulu maupun hilir.

Konsep pidato untuk memberi sambutan ini tampaknya memang sudah menjadi template dan layak dijadikan materi pidato di mana pun dan apa pun momennya. Namun sayang, pemahaman akan kekayaan keindahan pantai yang bahkan boleh dibilang Raja Ampat di depan Jakarta ini, seolah-olah hanya lip service semata.

Pemahaman berikut cita-cita menjadikan pariwisata sebagai masa depan ekonomi Bangka Belitung tak pernah serius dikerjakan. Bahkan untuk tataran lebih ekstrem, jangankan melangkah, Babel bahkan tak pernah berpikir bagaimana mewujudkan pariwisata sebagai fondasi ekonomi masa depan.

Kita boleh cek, jika memang serius menyiapkan pariwisata sebagai masa depan, sudahkah kita memberikan kebijakan anggaran sekaligus kebijakan politis terkait membangun pariwisata di Babel?

Soal kebijakan anggaran, kita boleh cek keleluasaan anggaran di dinas pariwisata, mulai dari kabupaten/kota hingga ke provinsi. Sudahkah dinas pariwisata diberikan keleluasaan anggaran untuk memulai sekadar berpikir tentang pariwisata Bangka Belitung?

Rasanya, jika dinas pariwisata memiliki kelonggaran anggaran, mereka bisa membuat festival seni tahunan. Ini tampaknya sederhana, namun festival seni, baik itu musik, teater, tari atau apa pun namanya, maka itu akan memicu munculnya sanggar-sanggar seni di entitas paling kecil di masyarakat.

Bukankah kita paham, membangun pariwisata, tanpa membangun seni budayanya, itu sama dengan omong kosong? Dan kita juga tahu bahwa kita belum berbuat apa-apa untuk aspek yang paling elementer ini.

Kita juga bisa melihat kebijakan anggaran yang minim di sektor pariwisata ini bisa dilihat dari masih berantakannya infrastruktur utama di destinasi-destinasi utama yang terpetakan.

Lalu bagaimana dengan kebijakan politik? Hal mudah juga untuk mengecek sejauh mana Bangka Belitung sudah menyiapkan kebijakan politik dalam membangun pariwisata adalah dengan melihat produk-produk peraturan daerah yang konstruktif membangun industri pariwisata di Bangka Belitung?

Sikap teguh Babel dalam membangun pariwisata ini juga bisa ditakar dari bagaimana Babel mengelola timah, sebab meski ada pendapat yang mengatakan bahwa timah dan pariwisata bisa berdampingan, namun sesungguhnya secara konsepsi, timah dan pariwisata sungguh sulit berjalan beriringan.

Namun tidak mudahnya pariwisata dan timah berjalan bersamaan ini juga bukan kemudian kita berpikir jika kita berpikir soal pariwisata, sama halnya dengan menentang eksplorasi timah.

Saat kita mulai berpikir pariwisata, setidaknya kita harus serius menciptakan tata kelola dan ekosistem timah yang sehat di Bangka Belitung.

Tetapi kenyataannya, kita merasakan bagaimana PT Timah Tbk dan juga penjabat gubernur seolah- olah sendirian berpikir soal ini. Sementara itu, pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain masih saja kucing-kucingan melakukan pembiaran dan bahkan menjadi pelaku aktif yang merusak tata kelola pertimahan.

Bukankah sejauh ini temanya masih sama, di mana bijih timah milik negara yang dipercayakan kepada PT Timah selalu dicuri dan kita semua tak berdaya dengan 'kekonyolan' yang terus dipertontonkan?