Breaking News:

Tribunners

Kepemimpinan Inklusif pada Pelayanan Publik Inklusif

Pemimpin inklusif diharapkan dapat secara efektif menyeimbangkan kebutuhan akan rasa memiliki dan keunikan

Editor: suhendri
Prokopim Miko
Monica Haprinda - Mahasiswa S3 Program Doktor Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. 

Oleh: Monica Haprinda - Mahasiswa S3 Program Doktor Administrasi Publik Universitas Sriwijaya

PELAYANAN publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat luas yang meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Pasal 4 UU Pelayanan Publik ini telah mencantumkan asas-asas pelayanan publik yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pelayanan publik dengan memperhatikan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan pada kondisi saat ini, yakni pelayanan publik sejatinya merupakan bentuk praksis dari implementasi demokrasi yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Esensi pelayanan publik sendiri pada dasarnya dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam pemenuhan kebutuhan mendasar warga negaranya (Ikmal et al., 2021). Manajemen publik dan manajemen SDM menunjukkan bahwa, manajemen keragaman dan kepemimpinan penting untuk mendorong inklusivitas organisasi (Ashikali et al., 2021).

Studi yang muncul baik dalam manajemen publik dan literatur manajemen generik menggarisbawahi perlunya kepemimpinan yang mendukung untuk memungkinkan kerja sama yang bermanfaat dalam tim yang beragam (Guillaume et al., 2017). Untuk memungkinkan inklusivitas dalam organisasi pelayanan publik (Hameed et al., 2019). Kepemimpinan inklusif menjadi menarik untuk dipahami dalam hubungannya dengan pelayanan publik yang bersifat inklusif yang terjadi saat ini.

Konsep Pelayanan Publik Inklusif

Perspektif pelayanan publik baru (new public service) dan good governance dinilai paling sesuai dengan kondisi saat ini untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik di Indonesia (Bazarah et al., 2021). Dalam model pelayanan publik yang baru, pelayanan publik didasarkan pada teori demokrasi yang mendukung persamaan hak warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam model ini, kebaikan bersama muncul sebagai hasil dialog tentang perbedaan nilai kehidupan masyarakat. Elite politik tidak hanya merumuskan berbagai bentuk kebaikan bersama, sebagaimana tertuang dalam berbagai undang-undang. Dalam model ini, birokrasi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus bertanggung jawab untuk masyarakat. Namun pada realisasi yang ditemui di banyak pelayanan publik masih adanya sekat dan pembatasan serta perbedaan terhadap pelayanan masyarakat terutama pada kelompok rentan.

Kelompok rentan seperti kaum miskin, perempuan marginal, pengangguran, penyandang disabilitas, penyandang masalah sosial, anak-anak, lansia, kaum minoritas, kelompok adat tertentu, kelompok yang "berbeda" lainnya. Pada kelompok rentan ini pelayanan publik yang berasaskan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif harus menjadi perhatian penting pada setiap organisasi/badan/dinas yang memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik sejatinya merupakan bentuk praksis dari implementasi demokrasi yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Esensi pelayanan publik sendiri juga pada dasarnya dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam pemenuhan kebutuhan mendasar warga negaranya (Ikmal et al., 2021).

Secara formal dalam kerangka konstitusional yang ada, sebagaimana tercatat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan bila pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik yang mencakup kepentingan dan kebutuhan publik serta pemberian pelayanan (Kurniawan & Najib, 2008).

Munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan kelompok rentan telah memunculkan suatu kebijakan inklusif. Di mana pelayanan publik inklusif, dalam anasir umum sangat berkaitan dengan model pembangunan secara umum bergerak melampaui sejumlah permasalahan yang tak terjamah dari tata kelola pemerintahan yang selama ini dilakukan. Kebijakan inklusif, termasuk dalam hal ini berkaitan layanan publik dipahami sebagai suatu kebijakan yang mengikutsertakan publik dalam setiap aspek pembangunan dengan tujuan untuk menyelaraskan hak dan kewajiban individu, menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama meski dari latar belakang yang berbeda (Negara, 2013).

Pelayanan inklusif setidaknya memiliki tiga ciri utama (Taufiq, 2020):
1) Keterbukaan yang menyeluruh. Ciri ini dimaksudkan pada terdapat suatu jaminan bahwa setiap orang atau warga memiliki kesempatan yang sama (equitable access), dengan tujuan dapat berpartisipasi secara sama dan setara dalam proses pelayanan. Dalam hal ini, identitas atau ciri-ciri yang bersifat subjektif dari seseorang hendak tidak boleh mengalangi partisipasinya dalam penyelenggaraan pelayanan.

2) Pengakuan terhadap diversitas. Ciri ini menekankan kesadaran alamiah bila manusia sesungguhnya memiliki kesamaan dan perbedaan. Berangkat dari hal itu, kebijakan pelayanan seharusnya melihat diversitas tersebut sebagai sesuatu yang bersifat positif, bukan sebaliknya justru melihatnya sebagai halangan atau sesuatu yang negatif.

3) Kebersamaan (togetherness). Ciri yang ketiga ini sesungguhnya juga berangkat dari sifat manusia paling mendasar, di mana bila keterlibatannya di dalam masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Dengan kata lain, being included adalah sesuatu yang menyenangkan dan sebaliknya being exclude adalah sesuatu yang menyakitkan. Bila di tengah masyarakat terjadi kondisi di mana ingin mengakses jenis pelayanan tertentu, namun kemudian terhalang karena ketiadaan aksesibilitas maka hal tersebut akan menyakitkan bagi pihak tersebut. Kondisi demikian juga akan berisiko pada terjadinya friksi di antara masyarakat.

Ketiga ciri tersebut tersebut harus diintegrasikan ke dalam visi dan misi birokrat pelayanan publik di semua tingkatan agar dapat menerapkan prinsip inklusivitas dalam praktik pelayanan. Aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat harus menjadi standar kerja birokrasi pelayanan. Pelayanan publik tidak boleh menjadi monopoli kelompok tertentu yang dapat atau memang mendominasi arus utama, tetapi harus melayani semua lapisan dan kelompok masyarakat di mana mereka berada.

Kepemimpinan Inklusif

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved