Breaking News:

Berita Belitung

Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Paparkan Capaian Kinerja, Ungkap Kendala dalam Program PTSL

Agustinus mengatakan, proses kepengurusan di Kantor Pertanahan memang gratis. Akan tetapi terdapat biaya yang ditanggung.

Penulis: Dede Suhendar | Editor: Novita
Posbelitung.co/Dede Suhendar
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Agustinus W Sahetapy, menyerahkan sertifikat tanah kepada pemohon pada Kamis (1/12/2022). Pada kesempatan tersebut, Agustinus juga memaparkan capaian kinerja jajarannya dalam sosialisasi program strategis. 

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Kantor Pertahanan Kabupaten Belitung mendata, pendataan bidang tanah (PBT) pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL) sudah mencapai 100 persen atau 2.300 bidang.

Sedangkan realisasi sertifikat hak atas tanah (SHAT) PTSL 2.300 atau 79,31 dari target 2.900 bidang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Belitung Agustinus W Sahetapy, saat memaparkan capaian kinerja jajarannya dalam sosialisasi program strategis di ruang rapat pada Kamis (1/12/2022).

Capaian PTSL sepanjang tahun 2022 merupakan satu dari di antara paparannya.

"Kenapa jumlah itu berbeda? Karena terkait minat masyarakat. Banyak masyarakat yang mau diukur tanahnya, tapi tidak mau disertifikatkan," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Agustinus W Sahetapy.

PTSL merupakan program dari pemerintah guna memudahkan masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah.

Meskipun tidak dipungut biaya, akan tetapi masih terdapat kewajiban dari pemohon yang harus dipenuhi.

Agustinus mengatakan, proses kepengurusan di Kantor Pertanahan memang gratis. Akan tetapi terdapat biaya yang ditanggung, seperti materai ataupun fotokopi berkas.

"Jadi yang gratis itu proses di kami, kalau ada diminta biaya, silakan laporkan," kata Agustinus.

Selain itu, kata dia, biaya yang muncul dalam proses pengurusan PTSL adalah pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Peralihan Hak Atas Bangunan (BPHTB).

Tetapi biaya tersebut dibayarkan bukan kepada Kantor Pertanahan, melainkan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung.

Ia tak menampik, munculnya biaya BPHTB terkadang membuat pemohon terkendala.

Sehingga Kantor Pertahanan dan Pemkab Belitung berkoordinasi untuk memberikan pengurangan maksimal sampai 75 persen.

"Kalau kewajiban itu belum dipenuhi, maka akan dibuat terhutang. Sehingga sertifikatnya tidak bisa dimanfaatkan misalnya untuk jual beli, anggunan atau pemecahan," ungkap Agustinus.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved