Pemerintah Guyur Rp 25,18 Triliun untuk KPR, Developer Akui Perumahan Subsidi Kian Diminati 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana sebesar Rp 25,18 triliun untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Anggaran tersebut dikucurkan untuk membiayai 220.000 unit KPR subsidi FLPP TA 2023.

Penambahan kuota tersebut disambut antusias oleh pihak developer, yang sebelumnya tahun 2022 lalu masih merasa kekurangan kuota pembangunan.

Wakil Ketua Pokja Forum Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Pangkalpinang, sekaligus Direktur PT Anugerah Karya Konstruksi Dori Setiawan berharap, dengan penambahan unit KPR pada tahun 2023 ini bisa menyerap pemenuhan kebutuhan hunian terutama bagi MBR.

"Penyaluran ini penting untuk pemenuhan kebutuhan hunian terutama bagi MBR. Kami para pengembang sangat menyambut baik penambahan kuota ini, tahun 2022 kami sudah sesuai target, bahkan kekurangan kuota," ujar Dori kepada Bangkapos.com, Kamis (12/1/2023)

Diakuinya, perumahan subsidi setiap tahun memang kian diminati oleh konsumen terutama MBR.

Dengan demikian, Dori berharap, pembangunan property disuatu daerah khususnya Bangka Belitung terus berkembang baik, khsususnya memberikan kebijakan yang mempermudah developer dalam membangun negeri.

"Dalam hal ini dukungan dari pemerintah daerah dan negara sangat dibutuhkan oleh pengembang seperti kita memberikan kebijakan yang mempermudah developer dalam membangun negeri. Yang lebih penting lagi memberikan support bantuan seperti membangun Fasos, Fasum dan PSU di perumahan atau pemukiman guna untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarkat," jelasnya.

Dia juga, berharap tahun 2023 perekonomian masyarkat dapat terus meningkat sehingga masyarakat yang membutuhkan rumah bisa dapat membeli rumah dengan harga yang baik dan terjangkau.

"Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR RI diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni," sebutnya.

"Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan kami pengembang tentunya juga selalu berupaya memenuhi kewajiban," tambahnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)