Ekonomi Babel dan Hilirisasi Timah

Saat ini, pemerintah sedang menata pertambangan ilegal sehingga bagi masyarakat yang terlibat praktik penambangan ilegal dapat mengurus perizinan yang disediakan pemerintah daerah agar menjadi legal. Keseriusan pemerintah harus dibarengi dengan pengembangan ekosistem industri hulu dan hilir timah Indonesia yang berfokus pada pemanfaatan mineral timah yang berdampak global. Perlu kebijakan strategis dalam hilirisasi timah sehingga mampu menarik investasi, mendirikan pabrik, mengembangkan kapasitas, serta meningkatkan daya saing industri.

Ekosistem industri timah yang maju, berkeadilan, serta memberikan manfaat optimal bagi pelakunya sangat urgen saat ini. Namun, tetap harus ada penegasan keberadaan dan penguasaan negara atas pengelolaan serta pemanfaatan mineral ini.

Kewajiban hilirisasi dan aspek yang sangat pro lingkungan wajib menjadi perhatian pemerintah. Meskipun hanya 7 persen kebutuhan timah untuk komponen baterai kendaraan listrik, hilirisasi industri timah perlu diwujudkan. Produksi timah dapat diarahkan untuk kebutuhan perangkat elektronik seperti solder yang mampu mencapai 51 persen kebutuhannya. Namun, industri terkait timah seperti tinplate dan tin chemical perlu didorong. Dengan adanya kebutuhan pasar domestik, permintaan timah akan naik sehingga harga timah akan ikut tinggi.

Ketika industri hilir penampung hasil tambang, terutama solder sudah siap dan memenuhi skala ekonomi, maka penghentian ekspor timah dapat dilakukan. Selama ini, hilirisasi timah tidak berjalan karena bahan baku solder tidak berkembang di tanah air. Volume produksi dan pemenuhan standardisasi oleh produsen barang elektronik dari mancanegara menjadi kendala. Sembari menunggu pengembangan industri hilirisasi timah dilakukan secara bertahap, Babel sebagai produsen timah terbesar kedua dunia tetap menjadi bagian dari rantai pasok global timah, meskipun harga timah masih ditentukan London Metal Exchange (LME).

Langkah konkret otoritas pemerintah perlu segera diambil untuk mewujudkan hilirisasi timah. Pertama, pemerintah segera mempercepat dan memperkuat kehadiran industri solder, baterai kendaraan listrik, komponen elektronik, serta industri turunan produk timah lainnya. Kedua, penataan izin usaha pertambangan (IUP) dan tindakan tegas terhadap penambangan ilegal perlu segera dieksekusi. Ketiga, pemerintah harus mengawal reklamasi sisa lahan tambang dengan pengendalian ketat. Keempat, ekosistem industri timah beserta pemain pendukungnya harus segera dikembangkan sehingga muncul ekosistem industri hilir untuk menampung produksi timah di hulu. (*)