Hari Raya Idul Fitri 2023 Tanggal Berapa? Keputusan Pemerintah dan Muhammadiyah Berpotensi Beda

“Kalau semua bisa paham bahwa perbedaan ini sejatinya bukan termasuk masalah pokok, tapi hanya pada tingkat persoalan cabang atau furu'iyah, yang pada dasarnya teks-teks agama atau nash yang menjadi rujukan adalah sama," imbuhnya.

"Maka harus ada upaya peningkatan pemahaman lanjutan yang memungkinkan pencarian solusi untuk sama-sama bergerak menuju titik temu tanpa tonjolkan ego golongan,” pungkasnya.

Hargai Perbedaan

Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah akan ditentukan secara nasional oleh pemerintah pada Kamis 20 April 2023.

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat (penetapan) 1 Syawal 1444 H pada hari itu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, dalam kalender hijriyah, tanggal 20 April 2023 merupakan tanggal 29 Ramadhan 1444 H.

"(Sidang) isbat (penetapan 1 Syawal 1444 H) itu tanggal 20 April, hari Kamis, tanggal 29 Ramadhan," kata Kamaruddin saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (6/4/2023), seperti diberitakan Kompas.com.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 H atau awal puasa Ramadhan 2023 jatuh pada 23 Maret 2023.

Dalam sidang isbat nantinya, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah.

Kamaruddin meminta masyarakat menghargai apabila ada beberapa pihak yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 H berbeda.

"Jadi kita masih menunggu hasil sidang isbat. Kita tahu di Indonesia ini kan, ya itu lah Indonesia itu demokratis banget. Pemerintah memutuskan Lebaran besok, tapi ada (beberapa pihak) Lebaran besoknya lagi atau belum mengikuti pemerintah, enggak ada masalah," ujar Kamaruddin.

Menurutnya, pemerintah juga menghargai segala perbedaan pendapat antar pihak. Sebab, Indonesia merupakan negara demokratis yang menghargai segala perbedaan pendapat.

Hal ini, kata Kamaruddin, berbeda dari beberapa negara lain yang menganut keputusan hakim atau keputusan negara harus diikuti oleh semua pihak.

"Di Saudi atau di Malaysia atau di negara-negara lain karena ada kaidah agamanya istilahnya bahwa keputusan hakim, keputusan negara, itu menghilangkan perbedaan. Kalau negara sudah mutusin begitu, semua harus ikut. Itu kaidahnya," katanya.

"Tapi, karena kita bukan negara agama, kita negara demokrasi yang religius, ya kita enggak bisa maksa karena itu keyakinan," ujar Kamaruddin melanjutkan.