Nelayan Tolak Tambang Timah di Laut, Ombudsman Bangka Belitung Nilai Ini Persoalan Kompleks

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penambangan timah di laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi polemik karena pro dan kontra. 

Terjadi tarik menarik kepentingan antara penambang dan nelayan termasuk juga pelaku pariwisata. 

Penolakan masyarakat terhadap penambangan timah di laut terus terjadi. 

Seperti di Kabupaten Bangka Tengah pemberhentian perakitan ponton di Desa Batu Beriga menjadi satu diantara wujud penolakan tambang laut oleh warga setempat.

Aksi penolakan dengan memberhentikan pembuatan ponton yang videonya viral beberapa hari lalu itu adalah bukti keseriusan dan kekompakan warga dalam menolak adanya aktivitas pertambangan di laut mereka.

Kendati demikian, peristiwa penolakan oleh warga itu berlangsung kondusif tanpa ada tindakan kekerasan ataupun anarkisme.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Nelayan Desa Batu Beriga, Berku (52) saat dihubungi Bangkapos.com, Senin (29/5/2023).

"Ada sekitar 5 ponton kemarin itu yang dirakit, kami tanya kepada yang membuatnya, mereka enggak mau ngasih tau itu ponton punya siapa," ungkap Berku.

Dia menyebutkan, saat ini kerangka-kerangka ponton tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi dan sudah dibongkar.

Menurut Berku, mayoritas masyarakat Batu Beriga menolak kehadiran pertambangan jenis apapun di laut mereka.

Pasalnya, sebagian besar, bahkan 80 persen masyarakat Batu Beriga menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

"Akan tetapi, ada data katanya ada 750 KK yang setuju, cuma kami tidak tau yang setuju itu yang mana," jelasnya.

Padahal kata dia, jumlah masyarkat Desa Batu Beriga saat ini hanya sekitar 600-an lebih KK saja. 

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa laut Desa Batu Beriga itu diinfokan akan dikerjakan atau ditambah oleh salah satu CV.

"Memang IUP-nya itu dari PT. Timah, tapi yang mau mengerjakannya itu dari CV milik pengusaha," katanya.