Jusuf Hamka Sambangi Kantor Mahfud MD, Bahas Soal Utang Rp800 Miliar?

BANGKAPOS.COM- Bos jalan tol Jusuf Hamka diketahui mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Selasa (13/6/2023).

Kedatangan Jusuf Hamka ke kantor Mahfud MD tersebut sekira pukul 11.40 WIB.

Tampak Jusuf Hamka mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya.

Ia turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya, yaitu Alphard warna hitam dengan plat nomor F 17 RIA.

Jusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan.

Meski demikian, Tribunnews sempat melontarkan pertanyaan apakah kedatangan ini terkait permintaan bantuan teknis kepada Kemenko Polhukam atau bukan.

Jusuf menjawab, "Tidak tahu." Lalu, langsung masuk ke dalam ruangan.

Menurut kabar yang diterima Tribunnews, Jusuf dijadwalkan akan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilakan bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utang pemerintah pada pihaknya langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
 
Diketahui, bos PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk itu mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar Rp 800 miliar.

Mahfud mempersilakan Jusuf menagih Kemenkeu dan menyebut kementerian pimpinan Sri Mulyani itu wajib membayarnya.

"Silakan pak Jusuf Hamka langsung ke Kemenkeu. Ditagih ke Kemenkeu dan Kemenkeu wajib membayar karena itu kewajiban hukum negara," kata Mahfud dalam video yang ia unggah di akun Instagramnya, @mohmahfudmd, dikutip Senin (12/6/2023).

Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenkopolhukam siap membantu kalau sekiranya Jusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain.

"Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu. Misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat diperlukan kalau bapak perlu itu," katanya.

Meski demikian, Mahfud merasa Jusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menkopolhukam.

Ia menyebut, Jusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya, yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).