Dikomplain Terkait CPNS 2023, Kok Honorer Terus yang Diurus? Begini Tanggapan Menteri PANRB

BANGKAPOS.COM -- Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan CPNS 2023 diadakan untuk menyelesaikan perekrutan tenaga non-ASN atau honorer.

Namun tak hanya itu, pemerintah lewat pelaksanaan CPNS 2023 juga akan mengambil kalangan lulusan baru atau fresh graduate.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pada rekrutmen CPNS 2023 nantinya 80 persen terdiri dari non ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kemudian 20 persen sisanya diperuntukkan bagi fresh graduate, terutama yang talenta digital.

"Jadi ini kan ada komplain anak-anak yang baru lulus ini, masa honorer terus yang diurus, kami yang baru lulus mau juga mengabdi ke bangsa dan negara,"

"Nah, ini kita siapkan formasi, kita laporkan ke Presiden untuk terus dikaji," ujarnya.

Baca juga: Fresh Graduate Bisa Daftar CPNS 2023, Ini 5 Jurusan yang Berpeluang Tinggi Bisa Lolos

Anas mengatakan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih menghitung kepastian jumlah formasi untuk lowongan kerja pada CPNS 2023.

Namun diperkirakan total kebutuhan nasional ASN 2023 adalah sebanyak 1.030.751 orang.

Rinciannya terdiri dari 15.858 CPNS dosen, 18.595 tenaga teknis lain, 6.472 PPPK dosen, 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lain.

Kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang.

"Jadi totalnya 1.030.751. Ini sementara kita koordinasi di luar instansi yang tidak usulkan, tapi kami mau kaji lagi," kata Anas.

Di sisi lain, Kemenpan RB juga mempertimbangkan formasi CPNS 2023 dengan memperhatikan statistik penerimaan tahun 2022.

Kala itu pemerintah atas saran Presiden Jokowi menyiapkan formasi sekitar 700.000 guru.

Akan tetapi, menurut Anas, setelah dibuka hanya 319.029 orang yang mengikuti tes formasi PPPK guru dan 250.000 orang yang lolos.

"Jadi sebenarnya saran Bapak Presiden mestinya urusan guru dan kesehatan ini selesai di 2022, tetapi belum selesai karena banyak daerah tidak mengusulkan."