Ragu Anies Baswedan Maju dalam Pilpres 2024, Demokrat Alih Dukungan ke Ganjar atau Prabowo Subianto

BANGKAPOS.COM--Partai Demokrat masih belum mengetahui apakah Anies Baswedan akan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau tidak.

Partai tersebut masih meragukan kemungkinan Anies Baswedan mengingat kondisi politik Indonesia saat ini.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, dalam program podcast 'Back To BDM' yang ditayangkan di YouTube Kompas TV pada Sabtu (1/7/2023).

"Kita kan tidak tahu apakah Mas Anies ini akan maju atau tidak, itu juga menjadi pertanyaan kita," ungkapnya.

Benny menyatakan bahwa jika Anies tidak maju dalam Pilpres 2024, Partai Demokrat kemungkinan akan mengubah dukungannya dan mendukung Ganjar Pranowo dari PDIP, atau Prabowo Subianto dari Gerindra.

"Jika diasumsikan bahwa dia (Anies Baswedan) gagal maju, maka kita harus membuat pilihan," kata Benny.

"Pilihan kita akan mengarah ke mana. Saya secara pribadi mengatakan kita bisa mendukung Pak Ganjar Pranowo dari PDIP. Tentu saja, ada yang lain yang ingin mendukung Pak Prabowo Subianto," tambahnya.

Meskipun begitu, Benny menegaskan bahwa ini hanyalah sebuah asumsi jika Anies Baswedan benar-benar gagal berkompetisi dalam Pilpres 2024.

"Tentu asumsi ini memiliki penjelasan. Asumsi ini didasarkan pada petunjuk-petunjuk dan kecenderungan dari realitas yang sedang terjadi saat ini," jelasnya.

Dia memberikan contoh bahwa Partai Nasdem, yang merupakan pendukung utama Anies Baswedan, menghadapi berbagai masalah.

Mulai dari Sekretaris Jenderalnya, Johnny G Plate, yang masuk penjara karena kasus BTS Kemenkominfo, hingga ada dugaan masalah yang melibatkan Menteri Pertanian.

Terbaru, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, memutuskan untuk mundur dari Partai Nasdem karena pencapresan Anies.

"Pada saat yang bersamaan, kami juga dalam keadaan was-was dengan PK (Peninjauan Kembali) Pak Moeldoko," ungkapnya.

Namun, Benny menyebut ada yang mengatakan bahwa kekhawatiran terkait PK tersebut tidak masuk akal.

Menurutnya, dalam PK tersebut, tidak ada bukti atau hal-hal baru yang menakutkan.

"Tetapi berdasarkan kecenderungan politik yang terkini, kita harus berhati-hati," ujar Benny.

Moeldoko Membantah Peninjauan Kembali untuk Menjegal Anies

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, membantah tuduhan yang menyebut bahwa tindakannya mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat bertujuan untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Moeldoko menganggap tuduhan tersebut tidak masuk akal karena kasus ini telah berlangsung sejak tahun 2021, ketika Anies belum berstatus sebagai bakal calon presiden.

"Kan enggak masuk akal, apa urusannya dengan Mas Anies Baswedan? Enggak ada urusannya, persoalan itu kan sudah lama terjadi," kata Moeldoko dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (23/6/2023).

Moeldoko melanjutkan, upaya PK yang ia ajukan pun merupakan sebuah proses hukum yang mesti ditempuh selama pihaknya merasa putusan pengadilan tidak tepat.

Ia mengatakan, bila kubu kongres luar biasa (KLB) menyatakan mengundurkan diri dari sengketa Demokrat, maka perkara hukum ini pun bakal berakhir.

"Kalau sepanjang teman-teman masih meperjuangkan itu ya memang saatnya PK berjalannya ya kebetulan saja berdekatan (dengan pencalonan Anies)," ujar Moeldoko.

Mantan panglima TNI ini pun menegaskan bahwa upaya PK ini merupakan sebuah proses hukum yang biasa terjadi.

Kecurigaan AHY 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga, PK terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Moeldoko untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Sebab, menurut dia, dengan upaya itu, Moeldoko terus mengganggu soliditas Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” ujar AHY pada 3 April 2023.

AHY mengungkapkan, dugaan itu diperkuat dengan waktu pengajuan PK. Kubu Moeldoko cs mengajukan upaya tersebut ke MA pada 3 Maret 2023.

Padahal, sehari sebelumnya, 2 Maret 2023, Demokrat mengumumkan secara resmi mendukung Anies sebagai capres.

Ia menuding, langkah Moeldoko juga ditujukan untuk mengganggu soliditas KPP.

“Salah satu caranya, adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” ucap dia. (*)

( Serambinews.com/Agus Ramadhan)