Sejumlah Ranperda di DPRD Babel Banyak Belum Selesai, Ternyata Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Bangka Belitung masih banyak menumpuk. Dari sejumlah Ranperda yang diusulkan eksekutif dan legislatif, baru beberapa Ranperda yang baru disahkan.

Diketahui, sebanyak 3 Ranperda inisiatif, 6 Ranperda usulan pemprov, dan 3 Ranperda kumulatif terbuka yang belum selesai sampai Juni 2023.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Babel Hellyana, mengatakan terkait dengan Ranperda yang belum selesai akan secepatnya diselesaikan.

Baik itu Ranperda inisiatif DPRD hingga Ranperda kumulatif terbuka yang harus diselesaikan pada tahun ini juga.

"Ada perda yang harus fokus kita selesaikan, perda kumulatif, lerda inisiatif DPRD salah satunya tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah dan sastra daerah. Pengentasan kemiskinan, sosial masyarakat. Dan tahun ini akan kita selesaikan," kata Hellyana kepada wartawan, Kamis (6/7/2023).

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel, Mansah, menyampaikan, ada 9 Ranperda yang diusulkan di tahun 2023 ini.

Kemudian, sebanyak 3 Ranperda telah masuk dalam pembahasan di DPRD Babel.

"Sedangkan beberapa perda yang lain masih dalam peroses penyusunan naskah akademik dan proses singkronisasi. Ada 3 Ranperda lagi yaitu perda APBD 2024 dan perda APBDP 2023 masih belum diajukan menunggu waktu pengajuannya," kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD Babel, Mansah.

Mansah menambahkan, penyusunan perda dilakukan sesuai mekanisme pembahasan rancangan perda APBD. Serta perda pertanggungjawaban APBD 2022 yang selesai pembahasannya.

"Secara rentang waktu pembahasan adalah di tahun 2023, target kita harapkan selesai sampai akhir tahun. Walaupun sampai bulan ini baru masuk 3 Ranperda dalam pembahasan. Diperkirakan akhir Juli ini, bisa difinalisasi dan bisa diajukan perda yang lainnya untuk dilakukan pembahasan berikutnya," lanjutmya.

Politikus Nasdem ini, menyebutkan masih menjadi kendala adalah penyusunan naskah akademik dari tim akademisi yang ditunjuk.

"Memang memerlukan waktu yang panjang dalam rangka menggali sumber informasi dan rujukan. Rujukan yang komperhensif, aspirasi masyarakat dan kebutuhaan-kebutuhan stakeholder atau pemangku kepentingan," ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, Ranperda yang sedang diajukan, hal ini dalam rangka mendapatkan kualitas perda yang baik.

"Sehingga dalam pembahasan di DPRD Babel nantinya tidak perlu memakan waktu lama, paling lama dua bulan sudah klir pembahasannya," terangnya.

Mengenai anggaran, dalam menyelesaikan sejumlah Ranperda menurutnya tidak menjadi persoalan karena sudah dianggarkan sebelumnya.