Anggota DPRD Babel Kritisi Program Gule Kabung, Jangan Sebatas Seremonial Minim Aksi

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Program Gule Kabung dan staf khusus Pj Gubernur Babel menjadi sorotan publik.

Melalui Gule Kabung, Pj Gubernur berkunjung ke sejumlah daerah di Babel untuk bertemu dan menyerap aspirasi warga.

Namun, anggaran dan hasil dari kegiatan tersebut menjadi pertanyaan.

Begitu pula 10 staf khusus gubernur, yang berasal dari luar Bangka Belitung, tak terlihat kinerjanya untuk masyarakat Babel.

Anggota DPRD Babel, Mansah, menyampaikan apresiasi, inovasi dan niat baik Pj Gubernur Babel dalam rangka memikirkan langkah  efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di Bangka Belitung ini.

"Kelihatannya program ini sudah mulai berjalan dalam dua bulan terakhir, bahkan beliau sudah mengajukan biaya tambahan untuk operasional beliau turun ke lapangan dalam melaksanakan program ini. Tentunya nanti pasti akan ada evaluasi dari DPRD dalam rangka melihat efektifitas dan efisiensi," kata Mansah kepada Bangkapos.com, Jumat (11/8/2023).

Mansah berjanji, DPRD Babel akan melihat secara keseluruhan mulai dari input, income, output, outcome, impact dan benefitnya. 

Sejauh mana program Pj Gubernur ini berdampak dan berpengaruh bagi pengentasan persoalan di dalam program yang dicanangkan.

"Setahu saya program yang seperti ini di tahun 2015 sampai 2020 pernah dilakukan oleh Bupati Ustadz Zuhri di Bangka Barat dengan nama kegiatan Bangka Barat Betason, sebagai implementasi dari program Desa Mandiri," lanjutnya.

Selain itu, dikatakan Mansah program itu, sama betul maksud dan tujuannya. Sama pula seperti di Provinsi Jawa Barat, saat kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan. Terdapat program yang serupa.

"Namanya ngamumule lembur atau melihat lihat desa, implementasi dari program  Saba Desa. Yang saya pahami di Bangka  Barat pada saat itu yang menjadi kendala utama adalah tingginya ego sektoral. Dari masing-masing perangkat daerah dalam mengeksekusi aspirasi yang disampaikan masyarakat secara langsung dalam kegiatan itu," kata Mansah.

Sehingga, dikatakan Mansah terkesan saling lempar tanggungjawab dan tidak adanya pendelegasian khusus kepada salah satu OPD penanggung jawab. Untuk mengawal dan mengkorsinasikan langsung secara lintas sektoral. 

"Padahal bupati terpililih secara definitip memiliki legitimasi yang kuat untuk mengatur, memerintah dan menunjuk para birokrasinya," katanya.

Politikus Nasdem ini, mengkhawatirkan kondisi di Pj Gubernur Babel, yang hanya pelaksana tugas yang belum tentu didengarkan oleh para bawahannya. 

"Ditambah lagi dengan banyaknya permintaan dan keinginan masyarakat membuat anggaran yang ada. Tidak mampu mencover aspirasi dan keinginan yang dimaksud. Sedangkan proses penganggaran tidak terjadi di tahun berjalan tetapi di anggarkan ditahun sebelumnya," katanya.