Sabtu, 25 April 2026

Berita Pangkalpinang

Penggunaan QR Code untuk Pembelian BBM Menuai Polemik, DPRD Bangka Belitung Nilai Tak Efektif

Kebijakan Pertamina menggunakan QR Code untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai banyak menuai polemik di masyarakat. 

Penulis: Nurhayati CC | Editor: fitriadi
Bangkapos.com/Riki Pratama
Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol, Yan Sultra, bersama Anggota DPR RI, Bambang Patijaya menyaksikan langsung simulasi cycle program subsidi tepat menggunakan teknologi QR Code pengisian BBM bersubsidi, foto diambil, Selasa (21/2/2023). 

Hal ini pun diungkapkan Pengawas SPBU Kampung Keramat, Tomi saat dikonfirmasi terkait polemik penggunaan QR code yang kuotanya habis meski belum melakukan pembelian. 

"Iya tidak bisa kita sudah menggunakan sistem QR Code, kalau tidak ada QR code kita saranin ngisi Pertamax," kata Tomi. 

Lebih lanjut terkait pengendara yang QR codenya sering mengalami kuota habis meski belum melakukan pembelian, Tomi juga menganjurkan untuk segera membuat QR code untuk mengatasi masalah tersebut. 

"Kalau saran kalau masih bisa akses ke akun My Pertamina, kalau masih inget passwordnya mending buat barcode baru," jelasnya. 

Selain itu Tomi memastikan petugas SPBU khususnya di Kampung Keramat, sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). 

"Kalau sejauh ini sudah gak ada lagi yang ngeluh, paling masalahnya kalau mau daftar saja. Memang sistem barcode sekarang, iya kami sesuai SOP saja," ungkapnya. 

Tidak Efektif

Adanya kasus Mahendra, warga Pangkalpinang yang tidak dapat membeli BBM jenis pertalite di SPBU karena kuota sudah habis, menjadi perhatian anggota di DPRD Bangka Belitung

Diketahui, kode QR Pertamina milik Mahendra, dipindai di dua SPBU Pangkalpinang, ternyata jatah pertalite 40 liter sudah habis dibeli oleh orang lain.

Padahal, hari itu dirinya belum membeli pertalite, tetapi sudah habis digunakan pihak lain melalui pencurian kode QR miliknya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi, menyayangkan terkait kondisi tersebut.

Ia mengharapkan sistem QR Pertamina ini tidak lagi digunakan.

"Itu baru satu, sebenarnya sudah banyak terjadi, dan mengalami ini. Saya sendiri juga pernah mengalami hal itu, setelah saya lihat QR ini tidak efektif," keluh Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi, kepada Bangkapos.com, Rabu (13/9/2023).

Ia menjelaskan, pengisian BBM menggunakan QR, bukan hanya harus dievaluasi, tetapi tidak perlu lagi dipakai, dan kembalikan cara manual untuk mengisi bahan bakar.

"Tidak efektif, maksudnya menambah kerjaan. Artinya tidak perlu dipakai. Banyak kerjaan lain yang efektif. Sudah tidak usah dievaluasi, tetapi usah dipakai lagi," tegasnya.

Sumber: bangkapos.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved