Kata Ketua MK Anwar Usman soal Laporan Dugaan Nepotisme: Ketawa Aja Saya
Anwar Usman enggan memberi komentar lebih lanjut terkait laporan tersebut
Penulis: Vigestha Repit Dwi Yarda | Editor: fitriadi
BANGKAPOS.COM- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menanggapi santai setelah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kolusi dan nepotisme.
Diketahui Anwar Usman dan dua keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Senin (23/10/2023).
Laporan itu, buntut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah.
"Ketawa aja saya," kata Anwar usai melantik tiga anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).
Anwar Usman enggan memberi komentar lebih lanjut terkait laporan tersebut.
Jokowi sebelumnya juga telah buka suara atas tudingan yang dilayangkan kepadanya itu.
Ia menilai laporan dari masyarakat itu merupakan bagian dari proses demokrasi di bidang hukum.
Jokowi pun mengaku tak mempermasalahkan laporan tersebut.
"Ya kita hormati semua proses itu," kata Jokowi di Senayan, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/10/2023) dikutip dari YouTube KompasTV.
Senada dengan Jokowi, Gibran juga tampak tak risau akan laporan dugaan nepotisme dan kolusi ini.
Wali Kota Solo itu mengaku menyerahkan semua masalah ke KPK untuk ditindaklanjuti.
"Nanti biar ditindaklanjuti KPK, monggo silakan," ucapnya, Selasa (24/10/2023) dikutip dari YouTube KompasTV.
Gibran juga tak ambil pusing soal adanya pro dan kontra terkait dirinya yang maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.
Ia mengaku menyerahkan kepada masyarakat agar menilai sendiri.
"Saya kembalikan lagi ke warga," tuturnya.
| KPK Belum juga Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji |
|
|---|
| Profil Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Tuai Kritik Usai Tersorot dengan Saksi Kasus Korupsi Bank BUMN |
|
|---|
| Sosok Febri Diansyah, Dulu Pejuang Anti Korupsi, Kini Pembela Tersangka Korupsi: KPK Sudah Berbeda |
|
|---|
| Profil Irfan Yusuf Minta KPK Telusuri Rekam Jejak 200 Nama Calon Pejabat Kementerian Haji |
|
|---|
| Rekam Jejak Ria Norsan Gubernur Kalbar yang Rumahnya Digeledah KPK, Dugaan Korupsi Jalan di Mempawah |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.