Awalnya Diam, Akhirnya PDI P Lewat Hasto Kristiyanto Ungkap Kisah Ditinggal Jokowi, Sedih Terluka

Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya saat ini tengah berada dalam suasana sedih, dengan luka hati yang mendalam

Penulis: Teddy Malaka CC | Editor: M Zulkodri
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020) 

Hasto melanjutkan, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto.

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.

Diungkap oleh Adian

Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P.

Ia menduga hal itu disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

Sumber: bangkapos.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved