Geert Wilders Calon PM Belanda Anti Islam Pendukung Israel yang Mau Usir Warga Palestina ke Yordania

“Semua orang membicarakan jaminan sosial, tapi saya tidak tahu apakah kita masih memilikinya,” kata Muhsin Koktas, yang pemimpin sebuah organisasi Islam, dalam sebuah wawancara dengan media lokal.

“Saya tidak tahu apakah umat Islam masih aman di Belanda. Saya khawatir dengan negara ini,” kata Koktas.

Ia menambahkan bahwa masa yang sangat sulit akan dimulai bagi umat Islam.

Tokoh-tokoh sayap kanan di seluruh Eropa termasuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, Marine Le Pen dari Prancis, Matteo Salvini di Italia, dan AfD Jerman bergegas mengucapkan selamat kepada pemimpin PVV tersebut.

Ketua tiga partai terbesar di Belanda semuanya mengatakan bahwa mereka tidak mau bertugas dalam kabinet yang dipimpin PVV.

Namun, mengingat besarnya mandat yang diterima Wilders, mereka mungkin menghadapi tekanan untuk memberikan kesempatan kepada PVV untuk berkuasa.

Pada tahun 2016, Wilders pernah dihukum karena diskriminasi setelah ia menyebut orang Maroko sebagai “sampah”.

Manifesto partainya berbunyi, "Kami ingin mengurangi jumlah umat Islam di Belanda dan kami akan mencapainya melalui: pengurangan imigrasi non-Barat dan memberlakukan penghentian suaka secara umum."

Wilders juga pernah berjanji untuk menghentikan pembangunan masjid baru, menerapkan larangan mengenakan jilbab di gedung-gedung pemerintah, dan membandingkan Islam dengan ideologi totaliter yang harus dilarang.

Sarankan Palestina Pindah ke Yordania

Anggota parlemen Belanda Geert Wilders yang kini menang dalam pemilihan Perdana Menteri Belanda membuat pernyataan yang mengejutkan di tengah perang Hamas-Israel.

Geert sosok yang anti-Islam dan pendukung berat Zionis Israel ini menyarankan agar penduduk Palestina hengkang dan pindah ke Yordania.

Dengan demikian ia memberikan jalan kepada Zionis Israel untuk menduduki sepenuhnya Palestina.

Sontak pernyataan Geert ini membuat geram dan dikecam oleh Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA).

“Palestina adalah tanah air bersejarah rakyat Palestina, yang negara merdekanya telah diakui secara internasional di tanah air ini, bukan di tempat lain,” ungkap kantor Otoritas Palestina dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (25/11/2023), dikutip WAFA.