Marwah Babel di Olahraga Nasional

Oleh Yan Megawandi

Widyaiswara di Pemprov Babel, dan dosen

UANG memang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Inilah kira-kira inti pembahasan pada rapat pleno yang dilakukan oleh pengurus KONI Provinsi Bangka Belitung, minggu lalu di markasnya.

Rapat yang menghabiskan waktu sampai tiga jam lebih itu antara lain membahas bagaimana caranya agar dengan uang yang terbatas KONI Babel bisa mengirimkan semua atletnya yang telah lolos PON.

Seperti diketahui tahun 2024 ini akan diselenggarakan PON XXI di dua provinsi bertetangga Sumatera Utara dan Aceh.

Babel sampai saat ini telah meloloskan sebanyak 122 atlet dari 24 cabor. Mereka ini selama ini telah berjuang di arena kejurnas, Porwil atau kejuaraan-kejuaraan lain yang memang ditujukan sebagai ajang seleksi pengiriman atlet ke PON.

Masalahnya setelah dihitung-hitung uang yang tersedia tidak mencukupi untuk memberangkatkan semua atlet yang telah lolos PON itu. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan menjelang keberangkatan atlet.

Tentu saja mereka juga harus menjalani semacam pemusatan latihan agar fokus pada latihan dan persiapan penuh dalam semacam karantina atlet.

Semuanya harus dibiayai dengan uang. Itu yang menjadi beban berat pengurus KONI Bangka Belitung. Karena atlet mana yang tak ingin tampil di arena olahraga paling besar di tanah air itu. Apalagi tahun ini untuk pertama kali dilaksanakan di dua daerah provinsi. Pasti jadi lebih seru. Persaingan akan lebih ketat.

Para pengurus KONI yang sebagian besar anak-anak muda ini, setelah beradu argumentasi, mempertimbangkan kondisi prestasi atlet dan membandingkannya dengan prestasi atlet dari daerah lain, lalu berulang kali membolak balik angka-angka yang berada di kas didapatkanlah beberapa alternatif jalan keluar.

Opsi pertama tentu saja mengirimkan seluruh atlet yang 122 orang tersebut. Dananya akan dicoba dimintakan dari semua kemungkinan. Mulai dari meminta kemurahan hati dari para donatur, urunan para pemerhati olahraga sampai kepada ide untuk ngamen. Bila diperlukan.

Opsi lainnya ialah dengan mengirim atlet yang diperhitungkan benar-benar akan mampu meraih medali saja ke Sumut dan Aceh. Jumlah atletnya mungkin tak sampai separo dari jumlah yang telah lolos PON tadi. Mereka ini berasal dari sekitar 18 cabang olahraga.

Bila opsi terakhir ini yang dipilih maka pasti banyak pihak akan kecewa. Logikanya atlet dan pelatih sudah habis-habisan berlatih menghabiskan waktu, tenaga dan dana namun terpaksa tak bisa berangkat karena kesulitan anggaran. Hal ini juga diperparah dengan sulitnya membuat efisiensi anggaran.

Pada PON terdahulu biaya operasional bisa ditekan karena hanya dilakukan di satu provinsi. Dengan model penyelenggaraan di dua provinsi maka biaya tim juga harus ditambah menjadi dua. Satu di Aceh dan satunya lagi di Sumut. Jadi makin boros biayanya.

Tetapi apakah masih ada jalan lain agar mereka bisa sampai ke Sumut dan Aceh guna ikut bertanding di PON XXI? Jawabannya tentu ada.