Tekan Angka Stunting, Dinsos PMD Bangka Tengah Dorong Penggunaan Dana Desa dan ADD

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ( Pemkab Bateng ) melalui Dinas Sosial Pemerintahan Masyarakat dan Desa ( Dinsos PMD ) mengimbau dana desa dan alokasi dana desa (ADD) bisa digunakan untuk penanganan stunting di desa.

"Penanganan stunting itu bisa gunakan ADD dan Dana Desa, kalau persentase tidak ada, beda dengan prioritas seperti ketahanan pangan yang harus 20 persen, BLT harus 25 persen," ujar Kepala Dinas Sosial Pemerintahan Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) Bangka Tengah, Padlillah, Rabu (28/2/2024).

Lebih lanjut, Padila belum dapat menyampaikan implementasi dana desa untuk penanganan stunting pada tahun 2024 sebab masih awal tahun.

"Karena ini baru di bulan Februari, belum semua desa melakukan hal itu, penanganan stunting itu tidak hanya pemberian makanan dan lainnya tapi bagaimana hidup sehat dan aksesnya," katanya.

Mendorong hal ini, Dinas Sosial Pemerintahan Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) dilibatkan dalam penanganan stunting masuk dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting di Bangka Tengah.

"Terkait penanganan stunting ini sejauh mana keterlibatan kita menanggulangi stunting di desa, dari kasus yang ada pemerintah desa ada atau tidak alokasi untuk itu.

Selain support kebijakan kita juga support anggaran di desa untuk penanganan stunting," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan akan mengoptimalkan pembangunan jamban sehat di Desa Kurau dan Desa Penyak, Bangka Tengah.

Dia mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) Bangka Tengah untuk merealisasikannya.

Upaya ini dinilai penting dalam rangka Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan yang juga menjadi upaya percepatan penanganan stunting.

"Kita sudah melakukan pembuatan jamban di Penyak dan Kurau, berapa yang masih tersisa ini harus dilakukan intervensi seperti ini," ujar Algafry saat kegiataan Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Penetapan Lokus Stunting Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Bangka Tengah, pada Kamis (15/2/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan dua lokasi ini masuk kawasan pesisir yang masyarakat belum mempunyai jamban.

"Tidak mudah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak buang air besar secara sembarangan maka kita bantu masyarakat agar punya jamban sendiri," katanya.

Dia mengatakan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait perlu memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menerapka pola hidup sehat.

"Pola hidup sehat perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari, kita punya penyuluh ada 144 orang yang akan turun untuk memberi pendampingan kepada masyarakat, tentang pola hidup sehat," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)