Mal Pelayanan Publik Segera Hadir di Bangka Selatan, Permudah Pelayanan hingga Atasi Pungli

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahun ini, direncanakan segera hadir Mal Pelayanan Publik alias MPP. Kehadiran MPP sebagai wujud mengakselerasi reformasi birokrasi yang kian mudah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangka Selatan, Kartikasari mengatakan MPP dibutuhkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui satu pintu.

Bakal ada 94 pelayanan yang akan dikerjakan. Utamanya dari 12 instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perangkat daerah akan mengintegrasikan pelayanan di MPP.

“Ada 12 instansi dengan 94 pelayanan yang akan ikut berkolaborasi bersama kita. Jadi, semuanya nanti terpadu secara satu pintu di Mal Pelayanan Publik,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (26/4/2024).

Menurut Kartikasari, tujuan utama diselenggarakan MPP sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekaligus memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Serta meningkatkan pelayanan dengan mensinergikan pelayanan dalam satu tempat.

Berbagai jenis layanan perizinan maupun non-perizinan kini cukup hanya dengan mengunjungi satu tempat tersebut. Tak hanya itu, melalui MPP semua yang diminta masyarakat akan disiapkan.

Misalnya saja pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, termasuk perbankan hingga perpajakan juga sudah disiapkan.

“Intinya MPP ini adalah mempermudah masyarakat agar supaya nanti masyarakat tidak berpindah pintu lagi. Misalnya mereka mau mengurus BPJS Kesehatan ada kendala, selama ini mereka harus balik lagi ke Catatan Sipil (Capil-Red) nantinya tidak perlu. Karena semua sudah ada di sana,” jelas Kartikasari.

Di sisi lain sambung dia, melalui MPP menjadi langkah proaktif pemerintah dalam menepis stigma negatif pelayanan publik, dengan melakukan berbagai inovasi peningkatan kualitas pelayanan.

Memadukan berbagai jenis pelayanan pada satu gedung yang sama, peringkasan atau penyederhanaan, serta terciptanya integrasi dalam pelayanan publik yang efektif untuk masyarakat. Tentunya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan bagi kualitas pelayanan yang ada.

Alhasil menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu tempat yang sama akan meminimalisir terjadinya hubungan transaksional, termasuk menghindari tindakan pungutan liar alias pungli yang bisa saja dimanfaatkan oleh segelintir oknum tak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dalam waktu dua bulan ke depan MPP akan segera dioperasikan memanfaatkan gedung Balai Wisata.

“Target kita bulan Juni 2024 MPP sudah kita lakukan uji coba. Lokasinya ada di Balai Wisata Himpang Lima Habang,” sebutnya.

Meski begitu kata Kartikasari, pembentukan MPP tentu memerlukan komitmen yang kuat sebagai kunci utama keberhasilan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi keberlanjutan masyarakat.