Utang Indonesia Jatuh Tempo 2025 Capai Rp 800,33 Triliun, Pemerintah Diingatkan Akan Dampaknya

BANGKAPOS.COM-- Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dengan utang jatuh tempo sebesar Rp 800,33 triliun pada tahun 2025.

Utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 94,83 triliun.

Selain itu, alokasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 561 triliun.

Pada tahun depan, pemerintah tampaknya akan membayar bunga utang melalui penerbitan utang baru.

Hal ini terlihat dari target keseimbangan primer yang diperkirakan mengalami defisit sebesar 0,14 persen hingga 0,61 persen .

Myrdal Gunarto, Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia, mengungkapkan bahwa defisit keseimbangan primer ini disebabkan oleh tingginya pembayaran utang jatuh tempo, sebagai akibat dari strategi utang selama era Covid-19.

Meskipun demikian, ia menilai bahwa keseimbangan primer masih berada dalam kondisi aman karena pemerintah menetapkan batas atas defisit fiskal sebesar 2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Apalagi, tahun depan juga kemungkinan era suku bunga lebih rendah, sehingga itu membuat biaya utang juga lebih murah dan investor global juga memandang pasar SUN (Surat Utang Negara) kita lebih menarik," ujar Myrdal dikutip dari kontan, Senin (1/7/2024)

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan bahwa cicilan utang pemerintah hingga tahun 2030 masih sangat besar.

Rasio utang terhadap PDB sudah mencapai sekitar 38 % , yang menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini jelas menjadi beban APBN. Apalagi jika rupiah terdepresiasi maka akan semakin membuat nilai utang menjadi bengkak," kata Esther ucapnya

Esther menjelaskan bahwa beban belanja pembayaran utang berdampak pada APBN, menyebabkan ruang fiskal semakin menyempit.

"Semakin kecil pengeluaran pemerintah mengakibatkan ekonomi terkontraksi dan lesu," tambahnya.

Dengan situasi ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengelola utang dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Rentan Terkena Krisis