Eman Sulaeman Bakal Dilaporkan Razman Nasution Terkait Isi Putusan Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

BANGKAPOS.COM -- Razman Nasution mengaku menghargai keputusan terhadap kebebasan Pegi Setiawan.

Meski begitu, ia tetap tidak sependapat dengan putusan hakim Eman Sulaeman.

Oleh karenanya, Razman Nasution bakal melaporkan Eman Sulaeman ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait isi putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan.

Hal tersebut disampaikan Razman Nasution saat muncul di acara Rakyat Bersuara tayang pada Selasa (3/7/2024).

Razman Nasution awalnya berharap pada putusan sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal yakni hakim Eman Sulaeman.

Seharusnya komperenshif dan berdasarkan logika, namun yang terjadi malah menimbulkan problem berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah.

"Ada 9 putusan yang dibacakan hakim Eman, pada poin kelima menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan dan penetapan lebih lanjut dan termohon berkenaan dengan tersangka atas pemohon dan termohon," ujar Razman Nasuton.

"Ini hakim paham hukum atau dia dukun, kok putusan lebih lanjut artinya ada putusan yang kedepan sudah tau faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang," sambung Razman.

Diterangkan Razman, ini bertentangan dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2016 bab 2 judul besarnya megnenai larangan pengajuan peninjauan kembali putusan praperadilan.

"Pada bab 2 ayat 3 putusan praperadilan permohonan tentang penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka lagi dengan minimal alat bukti paling sedikit dua yang baru dan sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya," tuturnya.

Oleh karena itu, Razman menyebut jika hakim Eman membaca pasal tersebut maka tidak mungkin keluar poin 5 di putusan praperadilan Pegi Setiawan.

"Kok dia sudah mengikat putusan berikutnya, hakim apa dukun, apa tuhan karena itu kami sepakat dengan tim lainnya akan melakukan perlawanan dan melaporkan Eman Sulaeman ke komisi Yudisial dan Mahkamah Agung," tutupnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Detik-detik putusan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah itu disampaikan Hakim Eman Sulaeman saat sidang yang digelar hari ini, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Tampak para kuasa hukum dan keluarga Pegi Setiawan hadir menantikan hasil putusan sidang.

Hakim tunggal Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satupun pemohon Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon.

"Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Eman di PN Bandung, dilansir dari Youtube Kompas TV, Senin (8/7/2024).

Hakim juga memerintahkan penyidikan atas Pegi Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan praperadilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan.

Dengan demikian petitum pada praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar Eman.

"Maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara," ujarnya.

Adapun tiga poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaeman.

“Mengadili, satu mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya.

Dua menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STap/90/V/res124/2024/Disreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” ucap Hakim Eman.

“Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, junto Pasal 81 ayat 1 undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh poli daerah Jawa Barat Direktorat reserse kriminal umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum,” tambah Hakim Eman.

Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelum menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Pegi Setiawan sebagai tersangka hanya didasari dua bukti permulaan saja.

Menurut Hakim Eman, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Pegi Setiawan.

“Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimal dua alat buktyi itu bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik,” tegas Eman.

Razman Nasution Disentil Kuasa Hukum Pegi Setiawan

Disisi lain, salah suasa Hukum Pegi Setiawan, Toni TM menyindir pedas pengacara Razman Nasution.

Pasalnya Razman sempat ngotot menuding Pegi sebagai tersangka kasus Vina.

Toni menyentil Razman agar belajar hukum.

"Heh pak Razman, di iNews dari mana aturannya kalau DPO harus dipanggil dulu? Orang DPO-nya tidak sah. Anda belajar hukum enggak?" ujar Toni usai menghadiri sidang praperadilan pada Senin (8/7/2024).

Menurutnya, Razman harus memperbaiki hukum dan insaf.

"Dibacakan semua dalam pertimbangannya sama persis sama yang disampaikan ke media," tambahnya.

"Nanti Pak Razman abis ini ngopi sama saya berbaik-baik salaman sebagai penegak hukum harus insyaf harus memperbaiki ilmunya," tambahnya.

Sebelumnya dalam perdebatan sengit di salah satu stasiun tv, Razman menyebut bahwa normalnya DPO harus dipanggil terlebih dahulu sebelum ditangkap.

Namun, karena ini dalam keadaan yang mendesak, penyidik bisa langsung menangkap ketiga DPO tersebut.

"Saya lihat ahli yang didatangkan itu dia kelabakan gitu, dia mengatakan bahwa seseorang dipanggil 3 kali, itu kan dalam keadaan normal."

"Ini tidak normal (3 DPO) jadi ada force majeure istilahnya sehingga harus dilakukan cara-cara cepat dan tindakan yang terukur maka ketika diperiksa dari keterangan para terpidana, yang berubah-ubah ini mengerucut ke satu nama," ujar Razman.

Mendengar penjelasan Razman, Toni RM tertawa tak percaya.

"Jadi bung Razman, silakan di peraturan mana kalau DPO itu harus dipanggil dulu? Ketika penetapan DPO terhadap 3 orang itu termasuk Pegi Setiawan, menurut penyidik dalam jawabannya, menunjukkan uraian bahwa ditetapkan DPO itu tanggal 15 September 2016 sehingga saya ulangi biar paham, kalau ditetapkan DPO tanggal 15 September 2016 berarti masih berlaku peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam peraturan Kapolri tersebut di pasal 31 berbunyi, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang.

Faktanya penyidik tidak mampu membuktikan memberikan Surat Ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016.

Kemudian, penyidik tidak mampu menunjukkan surat panggilannya yang telah 3 kali dilakukan sehingga pihaknya berpendapat bahwa DPO-nya tidak sah.

Lalu, tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.

Penyidik juga tidak mampu membuktikan bahwa Pegi Setiawan telah diperiksa sebagai saksi, sehingga tindakan penyidik dalam penetapan tersangka ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.

"Itu tidak dipenuhi oleh penyidik sehingga penetapan kami yakin tidak sah," kata Toni kepada Razman.

(Bangkapos.com/TribunSumsel.com/Tribun-Medan.com)