Irjen Daniel Tahi Monang Kapolda NTT yang Anaknya Lulus Akpol 2024 Diterpa Hoax, Polisi Buru Pembuat

BANGKAPOS.COM - Kapolda Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga sedang disorot karena anaknya lulus Akpol 2024 dikabarkan diterpa hoaks.

Polisi kini tengah memburu pembuat hoaks tersebut.

Hoaks yang dimaksud adalah terkait informasi palsu yang beredar di media sosial TikTok.

Dalam postingan yang disebut hoaks itu, dinarasikan Kapolda NTT menghina mahasiswa NTT sebagai SDM rendah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar Polisi Ariasandy mengatakan, informasi palsu tersebut beredar di media sosial TikTok mengatasnamakan media online tvonenews.com.

Akun TikTok itu, lanjut Ariasandy, dengan nama akun @kapalterbangnews memposting video editan dari foto screenshot pada media online tvonenews.com.

"Mahasiswa NTT itu SDM rendah percuma jauh-jauh kuliah di Jakarta tapi moral tidak ada hanya taunya ‘demo’."Menurut anda gimana?".

Menurut informasi, foto screenshot tersebut dimuat media online tvonenews pada Jumat, 12 Juli 2024 pukul 10.34 WIB.

Namun, setelah dilakukan penyelidikan terhadap media online tvonenews, berita tersebut tidak tersedia pada halaman berita tvonenews.

Postingan TikTok tersebut diunggah pada hari Sabtu, 13 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, menggunakan hashtag #lyodraheavencalumscott dan #lyodraheaven, serta menggunakan backsound "Heaven" dari Calum Scott & Lyodra.

"Kami akan mengusut pemilik akun TikTok tersebut. Selain itu, beberapa akun media sosial yang turut menyebarkan informasi palsu tersebut juga akan diusut," kata Ariasandy dikutip dari Kompas.com, Minggu (14/7/2024).

Ariasandy menyebut, postingan tersebut merupakan hoaks yang dibuat pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memprovokasi pihak organisasi masyarakat Flobamora dan Aliansi Petir di Jakarta.

Ini terkait aksi unjuk rasa permasalahan kelulusan 11 calon taruna Akpol dari Polda NTT yang minim putra daerah.

"Setelah kita croscek ke pihak tvonenews.com, mereka tidak pernah meliput hal tersebut. Untuk pembuat dan penyebar konten tersebut akan kami kejar sampai ketangkap,” tambahnya.

Polda NTT mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Penyebaran berita bohong dapat menimbulkan keresahan dan memicu konflik di tengah masyarakat.

Pihak kepolisian berkomitmen menindak tegas setiap upaya penyebaran hoaks yang dapat merusak keharmonisan dan keamanan di NTT.

Dengan adanya langkah tegas dari Polda NTT, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.

"Polda NTT akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah hukumnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar dia.

Sorotan Terhadap Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga soal Anaknya Lulus Akpol 2024

Adapun Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya disorot usai anaknya, Timothy Abishai Silitonga dikabarkan lulus masuk Akademi Kepolisian (Akpol) 2024.

Sorotan ini viral di media sosial.

Banyak netizen mengaitkan prestasi Timothy dengan pengaruh ayahnya, Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga, yang menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sosok Timothy Abishai Silitonga merupakan putra dari Kapolda NTT.

Hal ini dikarenakan salah satu akun Facebook Yoyarib KannutuanMau mengunggah tangkapan layar percakapan salah satu orang tua pendaftar Akpol.

Dalam percakapan itu, tertera isi chat menyebut nilai rendah anak Kapolda saat pendaftaran taruna Akpol 2024.

"b pung anak matematika 100 bahasa Inggris 100, anak kapolda psikotest 64 punya sulung 70. Ada anak NTT ju yang tes renang nilai 100 snd masuk ju kasihan sekali," demikian bunyi percakapan viral yang dilihat Tribun-Timur.com Jumat (12/7/2024).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. John Tuba Helan menyebut dugaan nepotisme pada tes calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2024 di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda) NTT perlu diusut.

Ia mengusulkan Mabes Polri membentuk tim investigasi.

Menurut John, persoalan itu sudah menjadi sorotan publik. Seleksi itu disebut sudah menyimpang dari ketentuan.

Pengajar pada fakultas hukum Undana ini berpandangan agar kuota untuk putra-putri daerah mestinya ditetapkan dalam aturan sehingga bisa dilaksanakan oleh panitia seleksi.

Berkaca dari masalah seperti ini, proses seleksi berlangsung terbuka sehingga siapapun, selama dia warga negara Indonesia, maka dibolehkan untuk mengikuti tes itu.

"Menurut saya karena ini sudah menjadi sorotan maka perlu dilakukan pemeriksaan atau investigasi dari Mabes Polri. Investigasi itu bisa membuktikan bahwa itu sudah sesuai aturan atau tidak, kalau tidak sesuai maka dikenakan sanksi yang ada," ujarnya, Selasa 9 Juli 2024.

John Tuba Helan berkata, selama ini ada dugaan nepotisme yang terjadi. Sehingga investigasi dilaksanakan agar membuktikan semua kecurigaan publik selama ini.

Jika para peserta yang lolos itu punya nilai tinggi maka tidak menjadi persoalan. Namun, menjadi masalah bila ada semacam nepotisme.

"Yang bermasalah itu peserta yang nilai lebih rendah tapi terpilih untuk mewakili NTT, saya pikir itu bisa dibatalkan kalau terjadi semacam nepotisme begitu. Investigasi menjadi penting," kata dia.

Mabes Polri lewat tim investigasi perlu melakukan pengusutan agar bisa membuka duduk masalah itu. Mestinya, panitia sejak awal juga membuka semua itu secara transparan dan tidak terkontaminasi dengan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

John Tuba Helan mengatakan, Mabes Polri bisa membentuk tim independen dengan melibatkan para pihak terkait yang menjamin independensi tim itu.

Dia tidak mau tim itu hanya berisi tim internal kepolisian yang bisa menimbulkan pertanyaan lanjutan.

Dia ragu kalau tim yang dibentuk hanya dari pihak kepolisian. Hasilnya, bisa saja akan saling melindungi dan menyebabkan masalah ini tidak ada titik terang.

Publik hanya dibuat nyaman dengan tim yang terkesan asal-asalan.

"Perlu melibatkan pihak luar agar menjaga independensi tim itu. Libatkan pihak internal dan eksternal," kata dia.

Dia menjelaskan, Komisi Informasi Publik dan Kompolnas, bisa juga dilibatkan. Data hasil tes, baginya bisa dibuka ke publik. Sebab, itu bukan merupakan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana yang terkuat dalam aturan Komisi Informasi Publik.

Adanya tim investigasi itu, ujar dia, maka paling tidak data-data yang berkaitan bisa diperoleh dan disampaikan ke masyarakat.

Tapi, langkah lain yang bisa ditempuh adalah meminta Komisi Informasi Publik agar mendorong panitia membuka data semua peserta yang mengikuti tes itu.

Penjelasan Humas Polda NTT

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy SIK akhirnya membeberkan data peserta Calon Taruna Akademi Polisi ( Catar Akpol ) dari Nusa Tenggara Timur.

Data Catar Akpol tersebut disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya ( DPD-GRIB Jaya ) Provinsi NTT, Rabu 10 Juli 2024.

Ariasandy menerima Ketua DPD-GRIB Jaya Provinsi NTT, Ferdi Wadu di ruang kerjanya. Ferdi didampingi Ebenhaezer Tung Sely dan Pither Yesend Boimau.

Sebelumnya, DPD-GRIB Jaya telah menyurati Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, SH, MA untuk beraudiens.

Saat itu Kapolda Daniel sedang mengikuti kegiatan di luar kota sehingga diarahkan menuju ruangan Kabid Humas Polda NTT.

Berdasarkan data yang dibeberkan Ariasandy, dari 11 peserta Catar Akpol, beberapa di antaranya merupakan anak pejabat Polri.

Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan ini menyebut ada dua kategori kuota seleksi Catar Akpol 2024.

Pertama, kuota Mabes Polri.

Adapun peserta yang lulus seleksi, yakni:

1. Lucky Nuralamsyah, putra dari anggota Polri yang berdinas di Ditlantas Polda NTT. Lucky lahir dan besar di Manggarai.

2. Madison Juan Raphael Kana Silalahi, putra anggota Polri yang berdinas di Polda NTT.

Saat mendaftar ikut seleksi Catar Akpol 2024, Madison sudah berdomisili di NTT selama 2 tahun 3 bulan 19 hari.

3. Mochamad Rizq Sanika Marzuki, putra dari anggota Polri yang pernah berdinas di Polda NTT.

Saat mendaftar, Mochamad sudah berdomilisi di NTT selama 1 tahun 2 bulan 22 hari.

4. Timothy Abishai Silitonga, putra dari anggota Polri yang berdinas di Polda NTT. Timothy berdomisili di NTT selama 7 bulan 26 hari.

5. Brian Lee Sebastian Manurung, putra dari pegawai Kejaksaan RI, berdomisili di NTT selama 1 tahun 5 bulan 15 hari.

Kedua, Kuota Reguler.

Polda NTT berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mendapatkan kuota reguler, terdiri dari 1 wanita dan 5 laki-laki.

1. Yudhina Nasywa Olivia (Polwan), lahir dan besar di Kupang, anak dari anggota Polri yang berdinas di SPN Polda NTT. Yudhina sudah lama menetap di NTT.

2. Arvid Theodore Situmeang, rangking 1. Arvid lahir di Jakarta, anak Kabidkum Polda NTT yang sudah bertugas selama 3 tahun.

3. Raynold Arauna Hutabalian, rangking 2. Raynold lahir di Kupang, orang tuanya bekerja sebagai PNS di Kota Kupang.

4. Mario Cristian Bernalo Tafuy, rangking 3. Mario lahir dan sekolah di Kupang. Orangtuanya anggota Polri bertugas di Polres Kupang, asli Pulau Timor.

5. Bintang Lijaya, rangking 4. Bintang kelahiran Lakafehan dan besar di Atambua, Kabupaten Belu. Orang tuanya asli dari Pulau Timor.

6. Ketut Arya Adityanatha, rangking 5. Ketut lahir di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), putra dari anggota Polri yang berdinas di Polda NTT yang sudah berdinas selama 1 tahun 1 bulan 8 hari.

Ariasandy juga menjelaskan proses dan mekanisme seleksi Catar Akpol.

“Pendaftaran Akpol dilakukan secara online. Pada pendaftaran tersebut tertera apa saja yang menjadi syarat pendaftaran. Syarat utamanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), lalu ada syarat-syarat lainnya. Terkait domisili ada aturannya,” kata Ariasandy.

Berdasarkan pengumuman Kapolri Nomor :Peng/18/IV/DIK.2.1./2024, Tanggal 18 April 2024 tentang perubahan atas sebagian isi pengumuman Kapolri Nomor: Peng/14/III/DIK.2.1./2024, tanggal 26 Maret 2024 tentang Pengumuman Penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan domisili sebagai berikut:

Pertama, peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan), dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru).

Kedua, bagi putra/putri personel Polri/TNI/PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan:

- Berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan KK dan atau KTP.

- Orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) tentang jabatan orang tua peserta.

“Persyaratan ini dilakukan verifikasi, jika tidak memenuhi syarat administrasi otomatis gugur. Peserta yang lulus ke tahap selanjutnya, masih ada tes kesehatan, tes psikologi. Tes psikologi ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Setiap item tes langsung keluar hasilnya, sehingga sama-sama bisa dilihat. Masing-masing memeriksa hasil tersebut, setelah itu akan ada tanda tangan berita acara penetapan hasil tersebut. Semua proses seleksi diawasi oleh pihak internal dan eksternal yang berkompeten di bidang masing-masing,” jelas Ariasandy.

Lembaga pengawas yang mengawasi langsung proses seleksi hingga penetapan hasil, terdiri dari pengawas internal yaitu Itwasda Polda NTT dan Bidpropam Polda NTT. Sedangkan pengawas eksternal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi NTT (KONI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Proktor Lab CAT SMAN 3 Kupang, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ahli IT Universitas Nusa Cendana.

“Ini baru pendaftaran tingkat daerah karena anak-anak kita masih berjuang lagi di pusat, mudah-mudahan mereka bisa lulus,” ucapnya.

Menurutnya, kuota reguler Polda NTT sudah bertahun-tahun sebanyak 6 orang.

Kemudian ada tambahan kuota khusus dari Mabes Polri, sesuai dengan penilaian dari Mabes Polri. Salah satunya adalah orang tuanya berjasa bagi organisasi Polri.

“Polda NTT tidak mencampuri kuota Mabes, kita fokus pada 6 kuota reguler ini. Dari 6 orang ini ada 2 orang yang mengikuti orang tuanya berdinas di sini dan 4 lainnya lahir besar di NTT," tandas Ariasandy.

"Ada anak yang sudah mengikuti tes sebanyak dua kali namun gagal, di tes ketiga ini baru lulus karena memang mempersiapkan diri dan nilainya bagus. Perlu saya garis bawahi, nilai kuota reguler tidak akan berpengaruh pada kuota Mabes, karena nilai kuota Mabes akan diuji dengan sesama kuota Mabes. Salah satu yang lolos di kuota Mabes adalah anak kita dari Manggarai Barat,” ungkapnya.

Pada seleksi Akpol, lanjut Ariasandy, belum ada aturan terkait pembagian untuk putra daerah.

Berbeda dengan seleksi Bintara dan Tamtama, target 70 persen harus anak lokal karena setelah lulus akan mengabdi kembali di tanah kelahirannya.

“Kalau Akpol seperti saya ini dari lahir sampai besar, dan mengikuti seleksi di Makassar tetapi saya belum pernah sekalipun dinas di Makassar. Karena Akpol begitu lulus langsung disebar ke seluruh Indonesia. Itulah konsep awal, mengapa pendaftaran Akpol terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat,” kisah Ariasandy.

Ariasandy khawatir isu-isu miring di masyarakat, akan berdampak bagi anak-anak NTT yang mengikuti seleksi yang sama di luar Provinsi NTT.

Terkait informasi yang beredar di berbagai platform media social bahwa ada peserta yang nilainya bagus namun tidak lolos, Ariasandy meminta nama lengkap peserta tersebut untuk diperiksa nilainya.

Dia menyampaikan semua nilai masing-masing peserta terdata. Setiap item seleksi memiliki bobot masing-masing, dari bobot penilaian tersebut terdapat akumulasi nilai setiap peserta.

“Pada saat pengumuman, anak, orang tua, dan pengawas hadir semua. Kalau ada problem dijelaskan saat itu juga. Kalau ada orang tua yang bilang nilai anaknya bagus tetapi tidak lolos, sampaikan namanya kepada saya biar kita cek kebenarannya,” tegasnya.

Ariasandy mengapresiasi kedatangan DPD-GRIB Jaya Provinsi NTT.

“Kami menyambut baik kedatangan DPD-GRIB Jaya) Provinsi NTT di Polda NTT. Kita bersama-sama meluruskan berbagai isu, yang saat ini telah berkembang luas di masyarakat. Selain itu masukan-masukan yang diberikan kepada kami, akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya.

(Bangkapos.com/Tribun-Timur/Pos Kupang/kompas.com)

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com