Tribunners

Kritik PMM dan Akar Gerakan Antiteknologi

Pergantian kurikulum maupun penghentian penggunaan platform PMM bukan merupakan solusi terbaik bagi masa depan pendidikan Indonesia.

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Al Iklas Kurnia Salam - Staf School Management Indonesia dan Peminat Kegiatan Literasi 

Oleh: Al Iklas Kurnia Salam - Staf School Management Indonesia dan Peminat Kegiatan Literasi

DALAM Jurnal Nature Volume 471 (2011:27) David Edgerton menulis ada peristiwa kerusuhan massal yang dipelopori kelas pekerja Inggris pada Maret 1811. Para pekerja yang tergabung dalam kelompok perajut tangan ini nekat merusak mesin rajut kaus kaki modern milik para pengusaha kaya karena mata pencaharian mereka terancam.

Dengan kehadiran mesin modern, pendapatan para perajut tangan itu terjun bebas. Selain memiliki harga yang lebih tinggi, tidak ada jaminan kualitas pada produk kaus kaki buatan kerajinan tangan. Akibatnya, produk mereka tidak laku dan kerusuhan pun terjadi.

Disebutkan pimpinan kelompok ini bernama Ned Ludd. Dia adalah orang yang kelak dikenal sebagai founding fathers-nya gerakan Luddite, sebuah gerakan antiteknologi dan antimesin yang mendunia.

Gerakan Luddite berakar kuat dari perasaan takut manusia pada eksistensi teknologi di kehidupan sehari-hari. Kaum Luddite takut mesin dan teknologi akan mengontrol kehidupan manusia dan membuat manusia jadi ketergantungan.
Selain itu, kaum Luddite juga khawatir akan ada perubahan besar pola kehidupan manusia akibat kemajuan teknologi. Manusia yang tadinya hangat, bersifat kekeluargaan, dan komunikatif bisa berubah jadi dingin dan mekanistik.

Untuk itulah kaum Luddite berusaha membatasi penggunaan teknologi dan menganjurkan hidup sederhana. Dengan begitu, kontrol mesin pada kehidupan manusia akan berkurang. Manusia akan terhindar dari perbudakan teknologi.

Lalu apa kaitan gerakan Luddite dengan kritik pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) di Kurikulum Merdeka? Apakah orang-orang yang mengkritik PMM adalah penganut ideologi Luddite yang antiteknologi? Apa respons yang tepat untuk menjawab kritik PMM yang terlalu berorientasi pada teknologi? Mari kita cari tahu bersama-sama.

Kritik PMM

Salah satu kritik terpedas yang dilontarkan pengamat pendidikan pada sistem Kurikulum Merdeka adalah terlalu bergantungnya kurikulum ini pada keberadaan teknologi. Seolah-olah yang paling penting untuk dikembangkan di Kurikulum Merdeka adalah modernisasi teknologi. Padahal, keberadaan teknologi itu dipandang kurang berdampak langsung pada perkembangan belajar siswa di kelas.

Proses digitalisasi pendidikan di Kurikulum Merdeka lebih banyak menyasar aspek kinerja guru daripada aspek pembelajaran siswa. Di koran Kompas, Doni Koesoema, salah satu akademisi tanah air, menyebut era Kurikulum Merdeka ini sebagai era tirani aplikasi. Para guru diberikan beban menumpuk untuk menyelesaikan tugas administrasi berbasis teknologi. Sayangnya, tidak semua guru sudah melek teknologi. Banyak guru yang mengabdi di pelosok daerah masih gagap dalam mengoperasionalkan laptop atau komputer.

Apalagi bila mereka masih berstatus honorer dan sudah berumur. Tentu kebijakan ini sangat memberatkan ribuan guru di tanah air.

Kritik dan keprihatinan Doni Koesoema tersebut sangat identik dengan kritik-kritik yang dilontarkan para pengikut Luddite. Kaum Luddite berpandangan kehadiran teknologi lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif.

Selain menjadi penyebab terbesar kerusakan alam, kehadiran teknologi juga sering merusak tatanan sistem sosial masyarakat. Masyarakat yang semula hangat, interaktif, humanis, berkembang ke arah berbeda setelah kehadiran teknologi. Dengan kehadiran teknologi, masyarakat berubah menjadi lebih materialistis, mekanis, individualis, dan kurang reflektif.

Sepertinya, Doni tidak ingin mentalitas dan kinerja guru berubah setelah diberlakukannya PMM. Guru yang diberi mandat mendidik siswa agar memiliki nilai kemanusiaan malah terjebak sebagai operator PMM. Hasilnya, pendidikan nasional akan berubah jadi sangat hambar dan kurang manusiawi.

Dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan batasan etis dan filosofis pada pemanfaatan teknologi di sekolah agar para siswa juga bisa mendapatkan hak-haknya selama belajar. Kebijaksanaan ini bisa diatur di tingkat kementerian agar pelaksanaannya bisa seragam.

Sumber: bangkapos
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved