Harga BBM

Terungkap Alasan Pemerintah Membatasi Pembelian BBM Subsidi dan Gas Elpiji 3kg

Pemerintah Indonesia berencana untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan gas (LPG) atau elpiji 3 kg mulai tahun 2024.

Penulis: M Zulkodri CC | Editor: fitriadi
Dok/PT Pertamina
Ilustrasi petugas saat melakukan bongkar muat tabung gas Elpiji 3 kilogram. 

Presiden menegaskan bahwa ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.

"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Pembelian Solar juga dibatasi

Bukan hanya Pertalite, pembatasan volume pembelian BBM subsidi untuk mesin diesel atau Solar juga diberlakuan.

Irto menyampaikan, aturan pembatasan pembelian Solar sudah lebih dulu ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Untuk Solar sudah ada ketentuan dari BPH Migas," tutur Irto.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, yakni:

  • Maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat.
  • Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat.
  • Maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih.

Alasan Pembatasan Elpiji 3kg

Tabung gas Elpiji 3 kilogram.
Tabung gas Elpiji 3 kilogram. (dok/PT Pertamina)

Erick Thohir menjelaskan bahwa pembatasan elpiji 3 kg diperlukan karena volume impor elpiji Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan data terbaru, volume impor elpiji Indonesia hampir selalu bertambah sebanyak 5,57 juta ton pada 2018, 5,71 juta ton pada 2019, 6,4 juta ton pada 2020, 6,34 juta ton pada 2021, dan 6,74 juta ton pada 2022.

Pada 2023, penyaluran gas elpiji mencapai 8,6 juta ton di mana 8,03 juta ton di antaranya merupakan elpiji subsidi atau elpiji 3 kg.

Selain mendorong pembatasan elpiji 3 kg, Erick juga berharap supaya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM segera diselesaikan.

“Kami sangat mendukung (revisi) Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Erick juga menuturkan, pemerintah sudah berusaha agar penyaluran elpiji 3 kg, termasuk BBM subsidi, tepat sasaran sehingga tidak digunakan oleh orang dengan latar belakang ekonomi mampu.

Upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji tepat sasaran Terkait wacana pembatasan BBM subsidi, pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah melakukan pengetatan pembelian dengan program Subsidi Tepat.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved