Tiga Ketua RT Diduga Terlibat Timses Paslon, Pj Wali Kota Pangkalpinang Minta Camat dan Lurah Awasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama mengungkapkan adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan tiga Ketua RT yang terlibat dalam tim sukses (timses) salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. 

Aduan ini menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga netralitas aparatur pemerintahan setempat selama masa kampanye.

Budi menegaskan pentingnya peran Camat dan Lurah dalam memantau aktivitas para Ketua RT dan RW di wilayahnya masing-masing. Ia juga meminta pengawasan ekstra terhadap potensi pelanggaran yang dapat berdampak negatif terhadap citra pemerintah.

"Saya mendapatkan laporan berupa foto dan video yang menunjukkan ada tiga Ketua RT yang diduga menjadi timses salah satu paslon. Saya meminta Camat dan Lurah untuk meninjau kembali aturan yang berlaku dan memberikan pendampingan kepada RT dan RW. Kita harus hati-hati, apalagi di era sekarang di mana kamera ada di mana-mana," kata Budi kepada awak media, Selasa (8/10/2024).

Budi juga menyoroti meskipun pelanggaran mungkin dilakukan oleh oknum tertentu, Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak boleh terkena dampak buruknya.

Oleh karena itu, ia meminta agar setiap laporan terkait keterlibatan RT dan RW dalam kegiatan kampanye harus diperiksa dengan cermat.

"Pastikan semua RT dan RW yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) benar-benar menjalankan tugasnya sesuai aturan. Jika ada bukti kuat, harus segera diambil tindakan. Namun, jangan sampai laporan ini ternyata hanya berbasis pada informasi lama atau salah persepsi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan di masa kampanye seperti ini, berbagai isu dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial, termasuk potensi fitnah atau informasi yang tidak akurat. Oleh sebab itu, verifikasi setiap aduan menjadi hal yang krusial.

Budi menegaskan kembali pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Ia mengingatkan agar semua pihak menjaga suasana kondusif selama masa kampanye dan pesta demokrasi berlangsung.

"Saya mengajak seluruh ASN dan honorer untuk menjaga netralitas. Tugas utama kita adalah memastikan kondusifitas di tengah perhelatan demokrasi ini. Jika ada pelanggaran, tentunya akan ditindak sesuai aturan. Namun, jika tidak terbukti, kita akan segera melakukan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi isu yang memperkeruh situasi," ujarnya.

Budi juga mempersilakan masyarakat yang memiliki informasi lebih lanjut untuk melaporkannya langsung ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) atau menyampaikan tembusan ke Pemerintah Kota Pangkalpinang.

"Ketika ada laporan, kami akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjutinya. Bahkan, saya dan Pak Sekda telah merencanakan pembentukan tim khusus yang terdiri dari Inspektorat, BKPSDMD dan bagian hukum untuk menangani laporan-laporan tersebut," jelas Budi.

Sebagai langkah antisipatif, Budi juga berencana mengadakan pertemuan khusus dengan para Ketua RT dan RW dalam waktu dekat. Pertemuan ini awalnya akan membahas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun juga akan diselipkan diskusi mengenai netralitas ASN, honorer, serta peran RT dan RW selama masa kampanye.

"Dengan demikian kita bisa menjaga stabilitas dan mencegah isu-isu negatif yang bisa merugikan masyarakat maupun pemerintah," tuturnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)