Biodata Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, Kapolda NTT yang Disebut Rudy Soik Dapat Info Salah

Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga adalah Kapolda NTT sejak 7 Desember 2023 dan merupakan lulusan akpol 1990 & disorot di tengah kasus Ipda Rudy Soik.

Kenapa Ipda Rudy Soik memujinya sebagai polisi baik namun ditantangnya karena kwaatir Daniel mendapatkan informasi yang salah?

BANGKAPOS.COM - Sosok Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, Kapolda NTT jadi sorotan di tengan kontroversi kasus Ipda Rudy Soik, anggota Polda NTT yang dipecat seusai membongkar kasus Mafia BBM.

Kontroversi tersebut berlanjut hingga dibawa ke  Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga pun hadir di sana.

Apa kata Irjen Daniel soal kasus Ipda Rudy Soik pada RDP tersebut?

Lalu siapa Irjen Daniel Tahi Monang lebih jauh?

Profil

Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga merupakan lulusan Akpol 1990 yang menjabat Kapolda NTT sejak 7 Desember 2023.

Istrinya bernama adalah Ny. Kathy Daniel Tahi Monang.

Belum diketahui ada berapa anak Irjen Daniel Tahi Monang.

Daniel berasal dari Sumatera Utara yang berasal dari Aek Kahombu, Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan.

Lahir pada 8 Oktober 1968, umur Irjen Daniel Tahi Monang sekarang adalah 56 tahun.

Daniel merupakan lulusan Akpol 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse.

Sebelum menjabat Kapolda NTT, Daniel menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Riwayat Pendidikan

SD (1981)

SMP Negeri 1 Tantom Angkola (1984)

SMA Budi Mulia Pematangsiantar (1987)

S1 (1999)

S2 (2010)

Pendidikan Kepolisian

AKPOL (1990)

PTIK

SESPIM (2006)

SESPIMTI (2014)

Riwayat Jabatan

Wakapolsek Asembagus

Kapolsek Besuki

Kapolsek Tanjung Duren

Sekpri Wakapolri

Kapolresta Malang

Wadirreskrim Polda Jatim[2] (2010)

Dirresnarkoba Polda Riau (2011)

Dirreskrimum Polda Riau (2013)

Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri[3] (2014)

Dirreskrimum Polda Sumsel (2016)

Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2017)

Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2017)

Karobinopsnal Bareskrim Polri (2019)

Dirtipideksus Bareskrim Polri[4] (2019)

Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2020)

Kapolda Papua Barat (2022)

Kapolda Nusa Tenggara Timur (2023)

Baca juga: Irjen Daniel Tahi Monang Kapolda NTT yang Anaknya Lulus Akpol 2024 Diterpa Hoax, Polisi Buru Pembuat

Kontroversi Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga di Kasus Ipda Rudy Soik

Seperti disebut sebelumnya, nama Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga ikut jadi sorotan di tengah kontroversi Ipda Rudy Soik yang dipecat dan disebut terjadi setelah mengungkap kasus mafia BBM.

Banyak pendukung Ipda Rudy Soik meminta agar Irjen Daniel Tahi Silitonga diadili secara etik maupun pidana. 

Mereka menilai Irjen Daniel Tahi Silitonga lalai menjalankan tugas penegakan hukum di NTT.

Baca juga: Sosok Ipda Rudy Soik Perwira Polisi Dipecat Usai Ungkap Mafia, Polda NTT Ungkap Hal Lain

"Kami mendesak Kapolda NTT untuk mundur dari jabatan sebagai Kapolda NTT dan mendesak diadili secara etik maupun pidana, karena lalai menjalankan tugas untuk menegakan hukum di NTT, terutama kasus mafia BBM," kata Veronika Ata melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2024). 

Tak hanya itu, anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman juga menyindir Kapolda NTT.

Benny mengatakan tidak salah jika banyak tokoh masyarakat di NTT membela Ipda Rudy Soik yang dipecat setelah melakukan penyelidikan mafia BBM solar.

 Dia mengungkapkan alasannya bahwa Ipda Rudy Soik adalah representasi dari seluruh rakyat NTT.

"Jadi Rudy Soik adalah simbol bagi masyarakat NTT, sebuah provinsi yang dikenal paling miskin, terbelakang, bahkan pernah dituding sebagai provinsi yang paling miskin," ujarnya.

Benny K Harman mengingat bahwa Ipda Rudy Soik pernah dijebloskan ke penjara buntut melakukan pembelaan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 15 tahun silam

Dia lantas mengunjungi Ipda Rudy Soik di Rutan Kupang ketika tidak ada satu orang pun berani menemuinya.

Selanjutnya, Benny membahas soal pemecatan terhadap Rudy Soik buntut pengusutan mafia BBM di NTT yang diduga melibatkan oknum di Polda NTT.

Menurutnya, alasan pemecatan Rudy Soik karena hal tersebut adalah hal yang tidak masuk akal.

Benny mengungkapkan, jika memang dalam penyelidikan oleh Rudy Soik ada kesalahan, maka tidak perlu sampai harus disanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

Dia pun menduga adanya kongkalikong di jajaran Polda NTT terkait sanksi PTDH terhadap Rudy Soik.

"Oleh sebab itu, Pak Kapolda, saya melacak-melacak pasti ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini, masalah itu saya temukan."

"Apa yang saya temukan? Yang saya temukan, orang yang memasukkan Rudy ini kasus TPPO ini, ada di Polda NTT ini. Saya duga ini balas dendam," jelas Benny.

Benny lantas menyindir bahwa Kapolda NTT tengah dikerjai oleh anak buahnya lewat sanksi pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik karena dugaannya terkait adanya balas dendam dari oknum yang pernah menjebloskan Rudy.

Alhasil, dia pun menyayangkan bahwa Kapolda NTT harus sampai dipanggil DPR buntut perkara ini.

Di sisi lain, Benny juga menganggap Kapolda NTT seperti dipermalukan di DPR karena adanya dugaan dia dikerjai oleh anak buahnya lewat sanksi PTDH terhadap Ipda Rudy Soik.

"Sayang Pak Kapolda ini, diadili di sini, dipermalukan di sini. Apa ndak ada lagi cara lain yang lebih bijak untuk menangani masalah ini selain soal TPPO tadi," tegas Benny.

Lebih lanjut, Benny mengatakan perlu adanya kehati-hatian dalam pemberian sanksi terhadap Ipda Rudy Soik.

Dia menegaskan pihaknya tidak ingin mengintervensi terkait proses pemberian sanksi Ipda Rudy Soik.

Namun, sambungnya, perlu adanya pertanggungjawaban dari Polda NTT terkait alasan logis dipecatnya Ipda Rudy Soik.

Benny pun mengusulkan agar perkara pemecatan terhadap Rudy Soik turut dibicarakan dalam rapat khusus dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kasus Ipda Rudy Soik versi Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang

Sementara itu, dalam RDP tersebut, Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga membeberkan kronologi terkait pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik.

 Daniel menegaskan pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik bukan terkait penyelidikan mafia bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di NTT.

Namun, Daniel mengeklaim adanya akumulasi pelanggaran etik oleh Ipda Rudy Soik.

Adapun pelanggaran pertama, kata Daniel, ketika Rudy tertangkap sedang karaoke di jam dinas bersama tiga polisi lainnya.

"Ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, melaksanakan hiburan dan kemudian minum minuman beralkohol," kata Daniel.

Selanjutnya, Daniel menyebut Rudy lantas disanksi minta maaf dan dipatsuskan selama tujuh hari.

Hanya saja, sambungnya, Rudi tidak terima dengan sanksi yang dijatuhkan dan mengajukan banding.

"Pada saat banding menurut hakimnya, bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propam."

"Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya," kata Daniel.

Kemudian, Daniel mengeklaim Rudy lantas melakukan inisiatif untuk menyelidiki mafia BBM di NTT setelah disanksi etik.

Dia mengatakan inisiatif itu sebagai upaya pembingkaian atau framing atas pelanggaran etik yang telah diperbuat oleh Rudy.

 Bahkan, Daniel mengungkapkan, Rudy menyebut kedatangannya dengan tiga anggota polisi lainnya ke tempat karaoke untuk melakukan analisis dan evaluasi atau anev.

"Kemudian (Rudy) selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safehouse mereka untuk rapat," kata Daniel.

Daniel juga mengatakan Rudy turut memfitnah Propam menerima setoran dari mafia BBM.

Imbasnya, Rudy lagi-lagi dijatuhi sanksi etik buntut fitnah itu.

Tak cuma itu, Rudy juga kembali disanksi etik buntut beberapa kali tidak berdinas selama tiga hari berturut-turut dengan terbang ke Jakarta.

Terakhir, Daniel menutrukan Rudy akhirnya dipecat buntut dinilai menyalahi SOP penyidikan terkait kasus mafia BBM di NTT dengan memasang garis polisi.

"Pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ipda Rudy Soik tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri," kata dia.

Selain itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan Ipda Rudy Soik sedang membuat framing seolah-olah membongkar mafia BBM dan pejuang TPPO (tindak pidana perdagangan orang). 

 "Saya perlu sampaikan bapak ibu (anggota DPR). Empat terduga pelanggar (aturan) ini, tiga orang menerima dengan baik. Dan dua polwan kami sudah selesai melaksanakan tugas. Mereka semua sama-sama dihukum," kata Daniel. 

Daniel melanjutkan tapi Rudy Soik tidak menerima.

Rudy Soik disebut selalu membantah selalu menganulir dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing-framing di publik.

"Bahwa Ipda Rudy Soik sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO dan segala macam," terangnya. 

 Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi III DPR hari ini pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah jadi atasan Ipda Rudy Soik. 

"Dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior, yang 30 tahun berdinas di Polda NTT yang tahu persis siapa Ipda Rudy Soik," kata Daniel. 

"Termasuk atasannya Kasat Reskrim yang sama-sama ikut OTT, mengakui bahwa itu perbuatan salah," jelasnya. 

Tapi Ipda Rudy Soik, kata Daniel melawan bahkan dengan sebutan 'siapapun akan dilawan termasuk Tuhan'. 

Baca juga: Profil Lengkap Ipda Rudy Soik, Kasusnya Diungkap Kapolda NTT, Dibela Saraswati Keponakan Prabowo

Usap Kepala Rudy Soik, Irjen Daniel Tahi Monang : Anak Ayam ini Tergantung Kamu Mati atau Tidak

Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga langsung menghampiri Ipda Rudy Soik usai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Irjen Daniel tampak mengusap kepala Ipda Rudy Soik kemudian memberikan nasihat.

 “Kamu yang harus menentukan terhadap kariermu sendiri, saya hanya menandatangani saya sayang sama kamu,” kata Kapolda NTT.

Menurutnya, keahlian Ipda Rudy Soik dalam membongkar praktif mafia BBM dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mesti disampaikan secara baik ke masyarakat.

Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudy Soik justru membuat keadaan semakin ricuh usai putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polda NTT.

“Jadi kamu harus jadi anggota yang baik berikan itu apa TPPO maupun BBM tadi itu, kamu kalau memang langsung ke saya, kamu jangan lari ke mana-mana. Ada saya bapakmu,” ungkapnya.

Kapolda NTT lalu memegang tangan Ipda Rudy Soik sambil mengatakan “anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak.”

 Tidak ada sepatah katapun yang disampaikan Ipda Rudy Soik saat dinasihati oleh Irjen Daniel.

“Kamu tetap anak saya kamu, ya begitu ya Rudy,” imbuhnya.

Dianggap Ipda Rudy Soik Orang Baik, Tapi Dikhawatirkan Dapat Info Salah

Adapun Ipda Rudy Soik mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas kasus pemecatannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (28/10/2024).

Setelah rapat, Rudy menyatakan, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebagai sosok yang baik.

Namun demikian, ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Kapolda mungkin menerima informasi yang tidak benar mengenai dirinya.

"Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, (saya) hanya takut informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar," ungkap Rudy di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ipda Rudy Soik menjadi sorotan publik setelah dipecat karena membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di NTT.

Ipda Rudy Soik Rudy mencontohkan adanya pernyataan yang tidak akurat mengenai dirinya yang disampaikan oleh Kapolda.

Ia menjelaskan, dalam persidangan etik, Rudy dituduh melawan Tuhan, meskipun ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal tersebut.

"Itu tidak pernah saya bicara. Artinya, ketika beliau sudah menyampaikan ke publik, saya berpendapat bahwa itu informasi yang tidak benar sampai ke Pak Kapolda," ujarnya.

Selain itu, Rudy juga membantah tuduhan bahwa ia pernah terlibat dalam acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh Propam NTT.

 "Yang pasti kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berkaraoke, tidak ada putusan itu. Coba nanti dilihat, bisa dikonfirmasi," tegasnya.

Rudy meminta agar bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut diperlihatkan.

"Coba perlihatkan putusan petitum putusan, tidak ada seperti itu. Hanya itu saja, dan memang yang disampaikan seperti itu, tapi faktanya kan harusnya faktanya yang diperlihatkan," imbuhnya. (Tribunnews/ Tribun Timur/ Pos Kupang/ Bangkapos.com)