Profil Setyo Budiyanto Ketua KPK Baru, Sebelumnya di Kementan, Eks Kapolda NTT & Sulut, Dukung OTT

Setyo Budiyanto adalah Ketua KPK 2024-2029 yang sebelumnya menjabat Irjen Kementan, eks Kapolda NTT dan Sulut.

Simak kontroversi, profil/biodatanya!

BANGKAPOS.COM- Setyo Budiyanto dipilih dan ditetapkan menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029

Penetapan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK baru ini dilakukan Komisi III DPR RI berdasarkan pemungutan suara atau voting yang dilakukan setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) atas sepuluh nama calon pimpinan KPK rampung digelar.

Dalam rapat pleno di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2024), Komisi III memilih Setyo sebagai Ketua KPK yang baru.

 Hasil voting, Setyo memperoleh 46 suara dalam voting, dari total 48 suara.

Adapun rapat pleno ini dipimpin Ketua Komisi III, Habiburokhman.

Hadir juga empat Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, Rano Al Fath, Dede Indra Permana, dan Sari Yuliati.

Rapat dihadiri 48 anggota Komisi III DPR RI dari delapan fraksi secara langsung di ruang rapat pleno Komisi III DPR RI.

Dalam rapat, Komisi III DPR RI juga menetapkan empat komisioner KPK terpilih.

Selain Setyo, empat komisioner terpilih lainnya adalah Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Widodo.

Nantinya, nama-nama para komisioner terpilih tersebut kemudian segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai komisioner KPK.

Selanjutnya, kelima komisioner KPK tersebut akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.

Fit and proper test capim KPK  tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Lantas siapa Setyo Budiyanto?

Profil Biodata Setyo Budiyanto

Setyo Budiyanto adalah Irjen Kementan per 2024 sekaligus eks Kapolda NTT pada 2021.

Ia merupakan perwira polisi berpangkat Komjen Pol.

Setyo Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967.

Usia Setyo Budiyanto kini 57 tahun.

Ia memiliki istri yang bernama Henny Setyo.

Sebagai polisi,  Komjen Pol Setyo Budiyanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian ( Akpol ) tahun 1989.

Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

Karier

Komjen Setyo Budiyanto telah lama berkarier di kepolisian Tanah Air. 

Ia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua.

Setyo tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfoor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrimsus Polda Papua.

Setyo juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan KPK.

Kemudian, pada tahun 2021, Setyo Budiyanto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur.

Setahun berselang, Setyo Budiyanto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Setyo Budiyanto menerima amanah baru sebagai Pati Itwasum Polri.

Dan, sejak 22 Maret 2024 Setyo Budiyanto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI.

Harta Kekayaan

Segini harta kekayaan Komjen Pol Setyo Budiyanto yang ditetapkan Komisi III DPR RI sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Diketahui, Setyo Budyanto Calon Pimpinan (Capim) KPK yang pertama ikuti Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR tengah mengadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap capim KPK dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK mulai Senin hari ini hingga Kamis (21/11/2024).

Lantas Berapa Harta Kekayaan Setyo Budiyanto?

Setyo Budiyanto melaporkan harta kekayaannya pada 11 Mei 2023.

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Setyo memiliki kekayaan sebesar Rp7.937.370.000.

Kekayaan itu terbagi dalam bentuk tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Lewat LHKPN pula diketahui bahwa Setyo tak memiliki utang sama sekali. Berikut rinciannya:

A. TANAH DAN BANGUNAN: Rp 6.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/243 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI: Rp 5.300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI: Rp 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp 448.550.000

1. LAINNYA, SEPEDA MTB Tahun 2015, HASIL SENDIRI: Rp 4.800.000

2. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2016, HASIL SENDIRI: Rp 21.000.000

3. LAINNYA, LITEPRO SELI HELIUM Tahun 2015, HASIL SENDIRI: Rp 2.750.000

4. MOBIL, TOYOTA VOXY20AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI: Rp 390.000.000

5. LAINNYA, ANGEL RB Tahun 2021, HASIL SENDIRI: Rp 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp 323.820.000

D. SURAT BERHARGA: Rp ----

E. KAS DAN SETARA KAS: Rp 365.000.000

F. HARTA LAINNYA: Rp ----

Sub Total Rp 7.937.370.000

III. HUTANG Rp ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 7.937.370.000

Dukung OTT dan Hapus Lift Pimpinan di Gedung Merah Putih

Sebagai Ketua KPK, Setyo Budianto mendukung adanya operasi tangkap tangan (OTT).

Ia menilai operasi tangkap tangan (OTT) masih perlu dilanjutkan oleh lembaga antirasuah. 

 Namun, ia menekankan bahwa OTT yang dilakukan tak perlu dengan kuantitas yang banyak, tapi harus selektif. 

Menurut Jenderal polisi bintang tiga itu, OTT bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap perkara besar.

"Menurut kami, OTT itu masih diperlukan. Karena kenapa diperlukan, OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar," kata Setyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Calon pimpinan KPK asal Polri itu, menekankan agar OTT bisa menyasar pada kasus prioritas. 

"Memang, OTT ini tidak perlu harus banyak, betul-betul selektif, prioritas, tetapi masih diperlukan untuk saat ini. Betul-betul selektif, prioritas. Dalam rangka mengantisipasi praperadilan dan lain-lain," ucapnya.

"Dilaksanakan secara rigid, bersih, dan meminimalisir kesalahan dan tidak menimbulkan hal-hal yang berisiko tapi bisa membuka perkara-perkara yang lebih besar lagi," tandasnya.

Selain itu, Mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Dirdik KPK) ini juga menyatakan keinginannya untuk meniadakan lift khusus pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK.

Menurut Setyo, lift tersebut menjadi salah satu penyebab minimnya koordinasi antara pimpinan KPK dengan anggota di bawahnya.

"Kalau perlu di KPK itu ada lift VIP yang jadi jalur pimpinan, kalau perlu ini akan diubah. Nah, itu berlaku umum saja, jadi tidak perlu lagi ada jalur VIP yang untuk pimpinan saja," ujarnya, Senin (18/11/2024).

Pada uji kelayakan capim KPK, Setyo memang menyoroti kurang koordinasi di internal KPK, terutama di level pimpinan.

"Selama ini pimpinan itu turun di basement. Kemudian masuk di lift VIP, sampai di lantai 15 dan tidak pernah bertemu dengan pegawai, tidak pernah berinteraksi dengan pegawai, kemudian pulang juga seperti itu. Jadi menurut saya hubungan dengan pegawai sangat jarang sekali," ujarnya.

Selain itu, Setyo menilai seharusnya pimpinan KPK itu bersifat kolektif kolegial.

Ia meyakini jika pimpinan KPK memaksimalkan kolektif kolegial, akan muncul integritas di internal lembaga antirasuah.

"Kami berharap bahwa pimpinan betul-betul kolektif kolegial, tidak ada lagi, istilahnya 3-2, 4-1. Tapi betul-betul kolektif kolegial itu betul-betul maksimal," pungkasnya.

Kontroversi Setyo Budiyanto

Sejauh ini bisa dibilang belum ada kontroversi negatif dari seorang Setyo Budiyanto di mata publik.

Jika pun ada, mungkin kontroversi dirinya di hadapan anggota DPR RI.

Setyo Budiyanto pernah menyatakan keberaniannya menyingkirkan pimpinan KPK lain yang bermasalah secara etik.

Hal ini sempat menjadi sorotan dan pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan KPK, pada Senin (18/11/2024).

 Mulanya, Hinca menyinggung pernyataan Setyo yang tak segan melaporkan pimpinan KPK bermasalah demi nama baik institusi.

 "Saya pernah mencatat statement ini apakah masih relevan dengan makalah calon, waktu itu bilang begini, 'lebih baik merusak kolegialisme daripada merusak institusi atau organisasi' rekam jejaknya masih ada ini," kata Hinca di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

"Ini kesan yang ingin disampaikan calon adalah untuk menjadi pimpinan maka kita tidak segan-segan menyingkirkan pimpinan yang bermasalah secara etik. Apakah seperti itu masih berlangsung pikiran itu," imbuhnya.

Kemudian, Hinca menyinggung banyaknya masalah etika yang terjadi oleh pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk. 

Dia berharap tidak ada lagi pimpinan KPK melanggar etika.

 "Karena pengalaman kita KPK sekarang problem etiknya banyak itu yang Diingatkan teman-teman kita tidak ingin terulang," ujarnya.

Lantas, Hinca menanyakan bagaimana sikap Setyo jika terpilih menjadi pimpinan KPK mendatang. Apakah ketegasannya itu akan dipertahankan.

"Sehingga bagaimana kita, atau pak Setyo menjalankan pendekatan tanpa mengorbankan kohesi tim dan semangat kolaboratif yanh sama pentingnya bagi keberhasilan organisasi sebesar KPK," ucapnya.

"Kalau saya ingin menggambarkan kalau dalam keranjang ada jeruk terbaik dari kabanjahe terus ada jeruk busuk dalam keranjang kita ingin memastikan agar lain tidak busuk atau malah sebaliknya dihancurkan sekeranjang-keranjangnya apakah pikiran pak Setyo Budianto kaitan dengan makalah ini nyambung juga dengan pencegahan ke depan," tandasnya.

(Tribun Bengkulu/ Tribunnews/ bangkapos.com)