Heboh Isu TPP PNS dan Gaji Honorer di Pangkalpinang Akan Dipotong untuk Pilkada Ulang, Benarkah?

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Benarkah TPP PNS dan Gaji Honorer di Pangkalpinang Akan Dipotong untuk Pilkada Ulang?

Para PNS yang bekerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dibuat gusar dengan beredarnya isu akan adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji untuk honorer.

Pemotongan TPP dan gaji para honorer ini disebut-sebut diperuntukkan untuk Pilkada ulang di Kota Pangkalpinang.

Namun, itu tersebut dibantah Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama.

Budi memastikan bahwa tidak akan ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun gaji honorer untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang tahun 2024 di Pangkalpinang.

"Saya tegaskan bahwa isu mengenai pemotongan TPP ASN dan gaji honorer itu tidak benar. Saya maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak pernah menyatakan hal tersebut," ujar Budi saat ditemui Bangkapos.com, Senin (2/12/2024).

Budi menambahkan, banyak pesan yang masuk melalui WhatsApp-nya terkait kabar ini. Menurutnya, informasi ini muncul seiring dengan pembicaraan mengenai defisit anggaran yang dialami Kota Pangkalpinang.

Namun, ia menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

"Kalau kita potong TPP atau gaji honorer, bagaimana kesejahteraan pegawai kita? Ini berdampak pada daya beli mereka. Sampai Desember ini, kami akan melakukan penghematan belanja yang tidak mendesak, dan berharap ada sisa lebih (Silpa) untuk membantu mengurangi defisit di tahun depan," jelas Budi.

Budi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani kebijakan apapun yang memuat pemotongan TPP atau gaji honorer. Menurutnya, efisiensi belanja bisa dilakukan tanpa mengorbankan hak pegawai.

"Kalau sampai ada kebijakan pemotongan, saya pastikan tidak akan saya tandatangani. Kegiatan kita tidak hilang, tapi kita kurangi sesuai kebutuhan. Kami akan tagging kegiatan prioritas untuk tahun 2025 nanti," tegasnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada ulang di Pangkalpinang, Budi menyebutkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, isu pemotongan TPP dan gaji honorer untuk menambah anggaran Pilkada ulang terlalu jauh dari kenyataan.

"Pembahasan soal anggaran, apalagi sampai menyentuh hak pegawai, belum ada sama sekali kearah sana," ujarnya.

Budi berharap agar masyarakat, khususnya ASN dan honorer, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak benar ini. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan pegawai di tengah tantangan anggaran yang ada.