Puluhan Warga Geruduk Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Desak Lurah Lontong Pancur Dicopot

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pangkalbalam Bersatu melakukan aksi damai di depan Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (16/12/2024).

Massa mendesak Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mencopot Lurah Lontong Pancur, Adly yang dinilai kerap memicu kekisruhan di tengah masyarakat.

Dalam aksi tersebut, pendemo membawa berbagai poster dengan tulisan seperti "Adly Lurah Lontong Pancur Dak Beradab", "Kami Dak Sudi Dipimpin Lurah yang Arogan", hingga "Mundurkan Adly Lurah Lontong Pancur".

Seruan lantang dari peserta aksi menciptakan suasana tegang, namun aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan pihak keamanan.

Situasi di depan Kantor Wali Kota tampak ramai, dengan puluhan pendemo berkumpul membawa spanduk dan poster. Sejumlah petugas keamanan berjaga-jaga memastikan aksi berlangsung damai.

Para pendemo menyampaikan tuntutan melalui orasi yang mengkritik kepemimpinan Lurah Adly, yang mereka sebut arogan dan tidak pro masyarakat.

Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama turun langsung menemui para pendemo dan mendengarkan aspirasi mereka.

Dalam keterangannya kepada media, Budi mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan warga.

"Kami punya kewajiban untuk melakukan pembinaan di tingkat kelurahan. Para pendemo mungkin telah merasakan langsung dampak dari kepemimpinan Lurah Adly. Kami sudah menerima orasi dan tuntutan mereka. Besok pagi, Sekda dan Inspektur akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi," ujar Budi kepada awak media, Senin (16/12/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran tuduhan yang disampaikan para pendemo. 

"Kita harus tetap mengedepankan prinsip keseimbangan dan berbasis data. Tidak bisa langsung mengambil keputusan sepihak," tegasnya.

Budi menyebutkan langkah selanjutnya adalah mengevaluasi Lurah Adly berdasarkan temuan lapangan dan data yang terkumpul. 

"Sanksi yang diberikan bisa bermacam-macam, mulai dari teguran sedang hingga berat, bahkan pemecatan. Namun, semuanya harus melalui evaluasi terlebih dahulu," tambahnya.

Setelah menemui massa aksi, Pj Wali Kota langsung menggelar rapat koordinasi bersama Sekda, Inspektur, dan jajaran pejabat lainnya untuk membahas tuntutan tersebut.

Keputusan mengenai nasib Lurah Adly baru akan ditentukan setelah proses evaluasi selesai.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)