Formulasi MBG yang Ideal

Oleh: Chairul Aprizal - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku UPT Puskesmas Airbara

KONSEP program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya masih belum menemukan formulasi ideal. Semenjak pertama kali dilakukan uji coba, kebijakan prioritas untuk masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Kritik yang sifatnya membangun dari masyarakat ini dijadikan bahan evaluasi oleh Presiden Prabowo untuk terus memperbaiki kekurangan dari program MBG ini.

Di sisi lain, itu menandakan pemerintah selalu terbuka dengan setiap kritikan yang gencar muncul, tetapi juga tidak menyurutkan niatnya untuk tetap melanjutkan janji politiknya. Dengan MBG, Prabowo ingin memastikan anak-anak Indonesia bisa mendapatkan gizi seimbang secara merata demi menjadikan Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Keseriusan ini ditandakan dengan prioritas anggaran yang lebih besar untuk mendukung MBG ketimbang program kementerian lainnya.

Makan Bergizi Gratis yang sudah dilakukan uji coba di sejumlah daerah di Indonesia mulai dari tingkat SMA, SMP, dan SD terus menjadi perhatian pemerintah dan pemerhati kebijakan. Program sebesar Rp71 triliun yang sudah dialokasikan oleh presiden sebelumnya ini tampaknya masih meraba-raba formula idealnya. Pada implementasinya, dengan dikoordinatori oleh Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk langsung oleh Prabowo, program ini sempat berubah-ubah opsi menu dan utak-atik biaya. 

Agar program MBG dapat menjadi jawaban untuk angka kematian ibu, anak kurang gizi, stunting, anemia, dan dampak positif lainnya, maka perlu dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tujuan. Program MBG yang terlaksana dengan baik tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berefek pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan begitu, program MBG adalah investasi besar yang perlu dikerjakan secara bersama-sama terintegrasi dengan segala sektor. 

Dapat dimaklumi apabila ada suatu kebijakan atau program baru yang mendapat beragam respons sehingga memerlukan revisi dalam proses tumbuhnya. Justru hal itu menandakan sesuatu yang baik agar dapat menemukan formulasi tepat dalam implementasinya yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses ini untuk mematangkan program Makanan Bergizi Gratis.

Pernah ada pernyataan yang mencoba mewacanakan susu ikan sebagai alternatif menggantikan susu sapi. Wacana ini langsung menuai polemik di masyarakat. Wacana susu ikan ini sempat dibenarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo mengatakan susu ikan itu baru diperkenalkan kepada Badan Gizi Nasional. Menurutnya susu ikan yang dikelola dengan baik itu bisa mencukupi program MBG. Susu ikan dinilai lebih murah daripada susu sapi untuk meringankan beban anggaran. Apalagi opsi penggunaan susu sapi yang harus memaksa impor sapi banyak mendapatkan kritikan. Badan Gizi Nasional menerima setiap usulan yang diajukan termasuk susu ikan yang akan diuji coba sebagaimana dikutip dalam media detikFinance November lalu. 

Tentang anggaran per porsi setiap anak dalam program MBG ini masih terjadi kebimbangan. Awalnya Badan Gizi Nasional memetakan anggaran satu anak untuk MBG adalah Rp15.000. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan harga segitu sudah mencakup menu beras, ayam, telur, sayuran, dan susu. 

Kemudian muncul kontroversi di masyarakat ketika ada embusan untuk menurunkan harga menjadi Rp10.000 per porsinya. Dalam perhitungannya meyakini setiap daerah dengan harga Rp10.000 sudah mencukupi untuk kebutuhan gizinya. Prabowo Subianto memutuskan penetapan anggaran MBG Rp10.000 bersamaan dengan penetapan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen mulai 1 Januari nanti. Namun, anggaran disebut tidak masuk akal dan terkesan frustrasi karena terlalu memaksakan. Beragam kritik disampaikan terkait penurunan harga menjadi Rp10.000. Menu makanan bergizi Rp.10.000 di era sekarang ini tidak relevan bagi masyarakat umum, tetapi kembali lagi pemerintah pasti punya strategi untuk membuatnya tercukupi sesuai dengan kebutuhan gizi.

Ada pula celetukan dari Menko Pemmas, Muhaimin Iskandar dikutip dari Kompas, mengatakan yang mencoba merekomendasikan opsi berbahan daun kelor untuk menggantikan nutrisi yang ada pada susu. Wacana ini belum lama dicetuskan sebagai opsi bagi sebagian dari anak-anak yang tidak menyukai susu (alergi). 

Kemungkinan akan banyak lagi pertimbangan lain yang akan membantu menyempurnakan rencana program MBG ini ke depannya. Namun, dari wacana-wacana yang mencuat ini menandakan bahwa konsep dari MBG masih prematur dan diperlukan formulasi tepat. Kebanyakan mempermasalahkan perihal anggaran yang bisa menghemat program MBG tanpa memengaruhi kecukupan nutrisi yang diinginkan. 

Ketimbang meraba tentang nutrisi dan anggaran yang khawatirnya dijadikan segelintir pejabat tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi dalam program yang baik ini. Konsep pemberian makanan bergizi gratis ini dilakukan dengan membentuk 30 ribu satuan layanan oleh Badan Gizi Nasional. Dengan begitu akan membuka 1,5 juta lapangan kerja dengan total serapan anggaran Rp400 triliun. Membentuk satuan layanan baru untuk menjalankan program baru akan memakan biaya besar dan adaptasi sumber daya yang tidak mudah. Dengan kata lain, hasilnya bisa jadi tidak efektif. Tentu ini menjadi persoalan lain di samping beban biaya dan menu seimbang yang juga harus dipikirkan.

Program MBG akan menyasar sekolah dan anak-anak. Dari hasil uji coba yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir ini, konsep yang dihadirkan adalah memberi makanan bergizi gratis kepada siswa berbentuk kemasan (seperti katering). Makanan yang dikemas seperti nasi bungkus ini terkesan tidak ramah lingkungan dan bisa jadi meningkatkan sampah plastik. Memberikan anak-anak makanan berbungkus tidak memberikan edukasi sama sekali. Program MBG yang sudah diuji coba ini juga kurang melibatkan lintas sektor (kearifan lokal). Bahkan ada kejadian anak yang tidak memakan makanannya dan memilih untuk membawa pulang ke rumah untuk dibagi kepada keluarganya. Alasannya klasik karena faktor ekonomi. 

Program MBG ini terlihat seperti diperumit dengan membentuk satuan baru. Program MBG ini kalau tujuannya adalah untuk memberikan makanan bergizi gratis, maka konsep paling sederhana adalah memberikan kesempatan bagi sekolah itu sendiri untuk memfasilitasi. Bisa jadi dibuatkan dapur sekolah di setiap sekolah. Dapur ini tinggal dikemas saja menjadi dapur bergizi. Anak-anak atau siswa mendapatkan makanan bergizi langsung disediakan dari dapur sekolah pada jam istirahat atau waktu yang ditentukan. Tanpa perlu mengemas makanan bergizi gratis yang sudah tentu tidak ramah lingkungan. Makanan bergizi gratis melalui dapur sekolah lebih mengedukasi dan membudayakan kepada siswa untuk makan dan mengolah makanan sendiri. 

Membangun dapur sekolah sehat yang bergizi dapat mencapai tujuan MBG dari Presiden Prabowo Subianto. Bayangkan saja siswa makan di ruangan yang sudah disediakan kemudian mengambil makanan dengan mengantre, makan bersama, dan meletakkan peralatan makan di tempat yang sudah disediakan sebelum kembali melanjutkan aktivitas belajar. Konsep dapur sekolah kelihatannya lebih efektif dan efisien dan masuk akal untuk dapat diterapkan.