Harapan Perubahan di Balik Banyak Bencana Tahun Lalu

Oleh: Inosensius Enryco Mokos, M.I.Kom. - Peneliti Komunikasi Publik, Politik, dan Pendidikan 

TAHUN 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia, di mana bencana alam yang melanda berbagai daerah tidak hanya mengakibatkan kerugian materiel, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rentan. Refleksi terhadap kasus-kasus bencana ini menunjukkan pentingnya ketahanan ekonomi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan, serta perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi bencana alam yang makin sering terjadi, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya memulihkan diri dari kerugian, tetapi juga untuk memperbaiki struktur ekonomi yang terdampak. Krisis ini menyoroti perlunya investasi dalam infrastruktur yang lebih baik dan sistem peringatan dini yang efektif, serta pengembangan program-program yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi lokal. Dengan mengedepankan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, diharapkan Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan dan menciptakan peluang baru yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat lebih siap menghadapi ancaman di masa depan.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh bencana alam di Indonesia, dengan lebih dari 5,6 juta orang terdampak oleh berbagai kejadian seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Di Aceh, tercatat 273 bencana, termasuk 68 kejadian banjir yang merusak ribuan rumah dan lahan pertanian. Di NTT, siklon tropis menyebabkan kerusakan parah, mengakibatkan banyak warga mengungsi. 

Di Kalimantan Selatan, terjadi 138 kali bencana alam, di mana 45 di antaranya adalah bencana banjir dan 20 kejadian tanah longsor. Tanah longsor ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengisolasi beberapa daerah, menyulitkan akses bantuan bagi masyarakat yang terdampak.

Selain banjir dan tanah longsor, angin puting beliung juga melanda beberapa daerah di Indonesia, menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Kerusakan yang ditimbulkan oleh angin puting beliung ini memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk pemulihan, serta menambah beban ekonomi masyarakat yang sudah terdampak oleh bencana lainnya.

Di lain sisi ekonomi yang sulit dengan tingkat pengangguran di Indonesia yang begitu tinggi karena minimnya lapangan pekerjaan yang memadai. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2024 adalah 4,91 persen. Dengan jumlah pengangguran mencapai 7,47 juta orang. 

Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar Rp582.932 per kapita per bulan pada Maret dan meningkat menjadi Rp595.242 pada September. Meskipun persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 9,03 persen pada Maret menjadi 8,57 persen pada September 2024 namun kenyataan di lapangan seperti berbanding terbalik. 

Pada tahun 2024, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta. Sekitar 9,48 juta di antaranya terancam miskin, menunjukkan tantangan besar bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perlu sebuah perjuangan keras dari pemerintah untuk bisa memberi harapan bagi masyarakat Indonesia. 

Adakah harapan perubahan?

Lalu apakah ada harapan masyarakat Indonesia mampu bertahan di tahun 2025? Di tengah berbagai bencana alam di Indonesia, kesulitan ekonomi dan tantangan, mampukah pemerintah memberikan kesejahteraan pada rakyat di tahun 2025? Dalam pemerintahan Presiden Prabowo dengan kementerian yang begitu banyak tentu ada harapan akan perubahan yang signifikan di tahun 2025. Kerja sama dan sinergisitas pemerintah pusat dengan pemimpin daerah yang baru terpilih akan makin memberi harapan perubahan kepada masyarakat. Ada beberapa hal penting yang perlu kita bahas terkait harapan perubahan di tahun 2025 ini.

Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk barang mewah dan premium. Penerapan PPN 12 persen untuk barang mewah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, dengan proyeksi pemasukan yang signifikan dari pajak ini. Namun, dampaknya terhadap program sosial mungkin terbatas, karena pajak ini cenderung tidak mendukung redistribusi pendapatan secara langsung. Pendapatan yang lebih baik memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk program-program sosial. Program-program ini dapat mencakup bantuan untuk masyarakat miskin, pendidikan, dan kesehatan. Selain program sosial, dana dari PPN juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang lebih baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedua, bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas ke pasar ekspor dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya. Negara-negara seperti China, India, dan Rusia menjadi mitra potensial untuk perdagangan yang lebih luas. Keanggotaan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA). Indonesia dapat terlibat dalam proyek-proyek ekonomi yang lebih besar dan strategis.

Ketiga, pengampunan kredit petani-nelayan-UMKM. Pengampunan kredit untuk petani, nelayan, dan UMKM di Indonesia merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban utang mereka. Melalui program ini, pelaku usaha yang memiliki tunggakan di bank BUMN dapat mendapatkan penghapusan utang sehingga mereka dapat kembali mengakses pembiayaan untuk mendukung usaha mereka. Penghapusan utang dapat meningkatkan konsumsi dan permintaan domestik, yang berkontribusi pada pertumbuhan PDB. Dengan lebih banyak uang yang beredar, diharapkan akan ada peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

Keempat, program Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan dapat mencegah masalah gizi seperti stunting dan malanutrisi. Dengan menyediakan makanan bergizi, diharapkan konsentrasi dan performa belajar anak-anak di sekolah dapat meningkat. Mengurangi beban orang tua dalam menyediakan makanan untuk anak-anak mereka.