Efisiensi Anggaran: Akankah Pemerintah Daerah Bertahan?

Oleh: Erwandy, S.E., M.M. - Akademisi

BAYANGKAN sebuah keluarga yang memutuskan untuk memangkas setengah dari pengeluaran bulanannya tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Keputusan ini bijak dan reasonable kalau dilihat dari luar. Namun, bagaimana jika uang yang mereka hemat ternyata menjadi penopang bagi orang lain untuk memenuhi kebutuhannya? Misalnya, warung tempat mereka biasa membeli makan siang sepi pembeli, dan tukang reparasi yang biasa mereka andalkan kehilangan pendapatan tetap. 

Cerita sederhana tersebut, dalam skala besar, menjadi refleksi dari kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah. Dengan tujuan menghemat hingga Rp306,69 triliun, kebijakan ini membawa harapan baru bagi pengelolaan fiskal, tetapi juga menyimpan risiko terhadap stabilitas ekonomi, khususnya di daerah. Instruksi presiden ini bertujuan menghemat 8,4 persen dari total anggaran negara sebesar Rp3.621,3 triliun. 

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Inpres pada 22 Januari 2025 yang diinstruksikan kepada delapan pihak, termasuk menteri kabinet, kepala daerah, hingga pimpinan lembaga non-kementerian. Penghematan ini terutama menyasar anggaran perjalanan dinas, honorarium, kegiatan seremonial, hingga belanja lain yang dianggap tidak produktif. Namun, apa yang tampak baik di pusat, di sisi lain kebijakan ini menimbulkan impact yang signifikan, terutama di tingkat pemerintah daerah.

Efisiensi dan tantangan pemerintah daerah

Fokus utama dari policy pada pemangkasan belanja negara yang tidak prioritas. Presiden Prabowo memerintahkan agar efisiensi dilakukan tanpa memengaruhi gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan bantuan sosial. Pemerintah bertujuan untuk mengarahkan kembali anggaran kepada sektor yang lebih produktif dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Efisiensi anggaran bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, implementasinya di tingkat daerah sering kali menimbulkan polemik. Sebagian besar daerah memiliki ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pusat. Dana ini sering kali digunakan untuk belanja pegawai yang mencapai 70 persen dari APBD.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemda menghadapi dilema besar dalam menyesuaikan belanja tanpa mengorbankan layanan publik. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, dengan kebijakan ini dapat memperlambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan baru. Bahkan, pengurangan belanja seremonial yang sering dianggap tidak produktif memiliki konsekuensi yang tidak dapat diabaikan.

Kegiatan seremonial, meskipun tidak langsung produktif, sering kali menjadi medium untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempererat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dengan pengurangan 50 persen pada anggaran perjalanan dinas, sektor ini kehilangan salah satu sumber pendapatan utama mereka. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh pekerja sektor informal, seperti sopir taksi, perhotelan, katering, dan pedagang kecil di sekitar lokasi acara. Jika kegiatan-kegiatan ini dikurangi secara signifikan, ada potensi kehilangan momentum dalam membangun kepercayaan publik.

Efek domino dan peluang daerah

Di balik tujuan besar tersebut, muncul pertanyaan: bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Di satu sisi, efisiensi anggaran adalah langkah strategis untuk menjaga ketahanan fiskal. Di sisi lain, policy ini menciptakan efek domino yang signifikan, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada belanja pemerintah. Sektor perhotelan, restoran, hingga transportasi, misalnya, diprediksi akan terdampak langsung akibat pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen.

Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), belanja pemerintah menyumbang sekitar 9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Pemotongan belanja sebesar ini akan mengurangi peredaran uang di daerah, memperlambat proyek infrastruktur, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5 persen pada 2025 (Bisnis.com).

Meskipun memiliki tantangan besar, inpres ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih inovatif. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu fokus pada upaya menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan dampaknya terhadap sektor-sektor yang rentan.
Peluang lainnya adalah mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola anggaran. Pemerintah daerah, misalnya, dapat meningkatkan PAD melalui optimalisasi aset dan sumber daya lokal. Dengan cara ini, ketergantungan pada dana transfer dari pusat dapat berkurang secara bertahap.

Efisiensi dengan kehati-hatian

Sebagai bangsa, kita harus merenungkan, apakah efisiensi ini akan menjadi titik awal kebangkitan ekonomi atau justru menjadi beban baru? Jawabannya ada di tangan kita bersama. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia menuju pengelolaan fiskal yang lebih baik.