PNS Bakal Kerja WFA Sebelum Cuti Lebaran 2025

Huda pun menegaskan kemacetan adalah momok bagi para pemudik, dan juga bagi pemerintah, karena menimbulkan komplikasi penanganan yang tidak mudah diselesaikan, baik di jalan tol, jalan nasional dan jalan lainnya.

Kemacetan di berbagai ruas jalan pada saat mudik tidak jarang menimbulkan korban jiwa akibat tingkat kelelahan yang tinggi.

"Tentu saja tidak bisa diabaikan, total kerugian materil yang sulit diukur besarannya,” katanya.

Dengan konsep WFA, lanjutnya, para pemudik lebaran maupun Nyepi bisa jauh hari memulai perjalanan ke kampung halaman. Menurutnya, pemudik tidak akan menumpuk perjalanan mereka di cuti hari raya yang biasanya berjarak 3-4 hari menjelang hari H.

“Dengan konsep ini maka rekayasa lalu lintas bisa dilakukan jauh hari sehingga potensi adanya kemacetan panjang tidak akan terjadi,” katanya.

Kendati demikian, Huda menyarankan perlu ada kesiapan matang jika WFA benar-benar diterapkan.

Menurutnya harus ada guidelines jelas, kesiapan semua stakholders, serta dukungan infrastruktur digital yang kuat.

"Harus dipastikan dukungan dan aturan jelas bagi bagi pegawai atau karyawan yang akan bekerja jauh dari kantornya,” pungkasnya.

Sebelumnya,  Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan para pegawai kementerian hingga swasta menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA), di momen Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, yang saling berdekatan, di bulan Maret 2025.

Dudy menyebut usulan itu dilakukan untuk mengurai kepadatan pemudik di momen dua hari raya tersebut.

Namun, lanjut Dudy, usulan itu akan disampaikan kepada presiden.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, pada Kamis (23/1/2025).

"Bahwa kami akan mengusulkan dari tanggal 24 Maret sampai 27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere. Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lain bisa melakukan work from anywhere untuk pegawai-pegawai. Jadi mereka bisa bekerja dari mana saja," kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Dan untuk pihak swasta kami harus berkoordinasi dengan pihak kementerian tenaga kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk diberlakukan. Kalau ini diberlakukan, ini akan sangat menolong bagi para stakeholder yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik 2025," imbuhnya.

Dudy mengungkapkan, periode 28-30 Maret 2025 menjadi tantangan bagi Kemenhub untuk mengurai proses arus mudik.