Profil Erick Tohir, Menteri BUMN Didesak Dicopot Imbas Kasus Oplosan BBM Pertamax

"Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan," ujar Yusri, Senin (3/3/2025), dilansir WartaKotaLive.com.

Alasannya, kata Yusri, pejabat-pejabat Pertamina ditunjuk oleh Erick Thohir. 

Mereka mengelola ekosistem pengadaan minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dikuasai oleh kartel minyak.

Tentu, ujar Yusri, hal ini sangat merugikan rakyat.

"Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir," jelas Yusri.

Yusri juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari empat bulan.

Terutama sejak Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024 lalu.

Namun, setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan akan mengambil langkah.

Ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka.

Yusri juga meyakini, tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini.

Tim penyidik pasti memahami, Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN.

"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," papar Yusri.

Untuk itu, pihaknya berharap Prabowo menonaktifkan Erick Thohir demi membuka kasus oplosan Pertamax ini secara terang-terangan.

Disclaimer: berita ini sudah diedit pada Kamis (6/3/2025) pukul 04.31 WIB dengan menambah pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir soal praktik blending BBM di Pertamina.

(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Serambinews.com)