Sosok Mohammad Abdul Ghani, Bos PTPN Disemprot Rieke Diah Pitaloka soal Banjir: Kami Koreksi Diri

BANGKAPOS.COM -- PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani disemprot anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait banjir di Jawa Barat (Jabar).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor yang ditengarai menjadi pemicu banjir.

PTPN III merupakan holding dari seluruh PTPN yang ada di Indonesia, salah satunya PTPN VIII yang mengelola kawasan kebun teh di Puncak.

Akibat alih fungsi lahan, daerah resapan air di hulu mengalami penurunan sehingga diduga jadi penyebab banjir besar yang melanda Jakarta dan Bekasi beberapa waktu lalu.

Sosok Direktur Utama PTPN tak berkutik saat disemprot Rieke Diah Pitaloka soal banjir di wilayah Jawa Barat.

Bos PTPN itu bahkan serius menyimak kritikan pedas Rieke yang menyinggung soal pemicu banjir yakni alih fungsi hutan dan perkebunan di wilayah Puncak Bogor.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, bos PTPN diminta membahas soal alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor yang diduga jadi penyebab banjir besar di kawasan Jawa Barat.

Memulai argumennya, Rieke yang dikenal dengan nama Oneng tampak emosi.

Rieke rupanya kesal karena tidak ada respon cepat dari PTPN saat banjir melanda wilayah Jawa Barat.

Padahal diungkap Rieke, penyebab banjir di Jawa Barat adalah karena adanya alih fungsi lahan di wilayah Puncak dengn andil besar PTPN.

"Jujur meskipun lagi puasa, saya ngegas, karena apa yang terjadi banjir kemarin. Bapak tahu enggak, salah satu korbannya adalah daerah pemilihan saya, tapi apakah ada semacam quick respon? Kita aja yang komisi 6, siapa yang terdampak. Tidak ada satu pun, bapak pun tidak kontak kepada kami."

"Bantuan apa yang bisa diberikan pada saat bencana itu begitu cepat, kita pontang-panting cari bantuan untuk korban bencana di Bekasi, Karawang. Kan persoalannya di atas, di hulu," ungkap Rieke Diah Pitaloka dari Youtube TV Parlemen.

"Saya mengetuk hati pimpinan pak PTPN ini untuk memberikan bantuan, berkoordinasi dengan kami supaya tepat sasaran," ujarnya.

Dengan suara keras, Rieke pun menyentil bos PTPN soal janji reboisasi di wilayah alih fungsi lahan sebagai penganganan bencana banjir.

Menurut Rieke, harus ada langkah yang lebih konkrit lagi guna mengatasi banjir.

"Dari 1623,19 hektar, ada beberapa perusahaan yang bekerja sama di lahan hulu sungai Ciliwung. Ciliwung tuh ke mana-mana, ujungnya nanti di Laut Jawa, Karawang, Bekasi, dapil saya pak. Ini bukan masalah santai 'kami akan reboisasi lagi'," kata Rieke.

Lebih lanjut, Rieke menyebutkan sederet perusahaan yang mendirikan bangunan di wilayah Ciliwung hingga area perhutanan di Puncak yang dialihfungsikan sehingga menyebabkan banjir.

Rieke meminta bos PTPN melengkapi daftar perusahaan yang membuat bangunan di wilayah Ciliwung dan perkebunan hingga hutan di Puncak Bogor.

Di akhir pernyataannya, Rieke pun kembali menyindir bos PTPN yang hadir di rapat bersama DPR tersebut.

Rieke gusar saat melihat bos PTPN tersenyum saat ia hendak menyudahi argumennya dalam rapat.

Rieke lantas mengajak para bos PTPN itu untuk terjun langsung membantu masyarakat yang terdampak banjir.

"Yang terimbas dari persoalan hulu, bapak jangan senyum bapak, ayo kita datangi tuh korban banjir, kayak apa rumahnya. Termasuk rumah yang rusak, satu rumah kek, dua rumah, kita bangun bareng-bareng," pungkas Rieke.

Sosok Mohammad Abdul Ghani

Mohammad Abdul Ghani adalah Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Ia lahir di Pekalongan, 17 Desember 1959, dikutip dari situs PTPN.

Mohammad Abdul Ghani diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/02/2020 tanggal 12 Februari 2020.

Sebelumnya ia diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-231/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

Latar belakang pendidikan Mohammad Abdul Ghani adalah lulusan Doktor (S3) jurusan Perencanaan Wilayah, Universitas Sumatera Utara, Medan (2016).

Mohammad Abdul Ghani menyelesaikan Magister (S2) jurusan Sains, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008), dan Sarjana (S1) jurusan Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor (1984).

Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, yaitu Wakil Direktur Utama di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019-2020), Direktur Utama di PT Perkebunan Nusantara II (2019), PT Perkebunan Nusantara VI (2018) dan PT Perkebunan Nusantara XIII (2016-2018).

Mohammad Abdul Ghani tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan.

Ia juga tidak memiliki hubungan afiliasi dan status hubungan afiliasi dengan Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Mohammad Abdul Ghani juga tidak memiliki saham PTPN III.

Mohammad Abdul Ghani Buka Suara usai Disemprot Rieke Diah Pitaloka

Habis-habisan disindir Rieke di rapat, bos PTPN buka suara.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara ( PTPN) III Mohammad Abdul Ghani mengaku kesalahannya dalam banjir besar di Jawa Barat.

"Memang dengan kejadian awal Maret, terjadinya banjir besar menyadarkan kami bahwa ada sesuatu yang kami lalai," akui Abdul Ghani.

"Kesalahan PTPN ini kami koreksi diri, mestinya PTPN juga tidak lepas tangan," sambungnya.

Diungkap Ghani, pihaknya akan segera melakukan penanganan guna mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari.

"Kami hanya melaporkan, memang di situlah kesalahan PTPN. Kita hanya menunjuk mitra, dengan catatan mitra harus mengurus izin-izinnya."

"Atas dasar pengalaman ini, harus kita lakukan melakukan review untuk memverifikasi audit sampai sejauh mana mitra ini mematuhi atau tidak mematuhi peraturan tentang lingkungan."

"Bagi yang tidak memenuhi ya kita bongkar, kami sudah siapkan untuk ditanam kembali baik tanam teh maupun pohon-pohonan," imbuh Abdul Ghani.

Dikutip dari Antara, PTPN juga akan mengambil tindakan tegas dengan berencana membongkar tempat-tempat wisata di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan dan tidak memiliki izin lingkungan yang sah.

Ghani menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah PTPN menunjuk konsultan independen untuk melakukan verifikasi dan audit terhadap kepatuhan

"Bagi yang tidak memenuhi, ya kami bongkar bersama, minta pemerintah mereka bongkar," tegas Ghani.

Selain pembongkaran, PTPN Group juga akan melaksanakan serangkaian langkah strategis untuk mendukung bisnis berkelanjutan di kawasan tersebut. 

Pertama, penanaman pohon di lahan kritis Gunung Mas untuk menekan erosi dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Kedua, penerbitan surat edaran (SE) kepada seluruh mitra untuk menghentikan sementara kegiatan dan pembangunan hingga audit lingkungan selesai.

Ketiga, peningkatan pengawasan lingkungan dan kepatuhan perizinan lingkungan untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan aturan dan tidak merusak ekosistem.

Keempat, koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor untuk merencanakan tata ruang yang harmonis antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Langkah tersebut diambil menyusul penyegelan tiga lokasi yang melanggar daerah aliran sungai (DAS) oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di kawasan Sentul dan Gunung Mas.

Tiga lokasi tersebut adalah Gunung Geulis Country Club, Summarecon Bogor, dan Bobocabin. Gunung Mas merupakan lahan milik PTPN seluas 1.623 hektare.

Abdul Ghani memaparkan dari total luas hak guna usaha (HGU) perkebunan PTPN di kawasan Gunung Mas seluas 1.623 hektare, sekitar 500 hektare atau 30,69 persennya telah diokupasi.

Okupasi tersebut terdiri dari lahan yang ditanami sayuran dan okupasi untuk bangunan vila.

(Bangkapos.com/TribunnewsBogor.com/Kompas.com)