Mimpi Energi Bersih 

Oleh: Ridho Ilahi - Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PADA 29 November 2024, sebuah babak baru dalam sejarah energi Indonesia ditulis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengesahkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Di dalamnya terselip keputusan yang tidak biasa, yakni  memasukkan energi nuklir ke dalam bauran energi nasional. Langkah ini bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan bagian dari komitmen besar Indonesia untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Sebuah cita-cita mulia untuk menyelamatkan bumi yang makin letih.

Dalam proyeksi Kementerian ESDM, pada 2060 akan beroperasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas mencapai 35 GWe yang menghasilkan 276 TWh listrik setiap tahunnya. Meski secara kapasitas hanya 7,9 persen dari total pembangkit, kontribusinya pada produksi listrik mencapai 14,2 persen. Meski impresif, angka-angka ini tak lantas memadamkan perdebatan yang muncul. Sebagian kalangan menganggap langkah ini tergesa-gesa. Mereka khawatir terhadap dominasi teknologi impor dan potensi kecil bagi ekonomi lokal. Lantas, timbul pertanyaan mendasar: apakah Indonesia benar-benar membutuhkan nuklir?

Dalam konteks krisis iklim global, transisi energi bersih bukan lagi sekadar wacana teknokratik. Ia telah menjadi panggilan moral dan kebutuhan praktis. Dunia sudah terlalu lama bergantung pada energi fosil yang menyumbang hampir 80 persen emisi gas rumah kaca. Maka, pertanyaan bukan lagi apakah kita perlu beralih, tetapi bagaimana dan dengan apa? 

Energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air telah menjadi primadona. Namun, dalam kenyataannya tidak semua bentuk energi bersih memiliki kapasitas dan stabilitas yang sama. Di sinilah energi nuklir mulai mendapat tempat kembali.

Laporan dari lembaga-lembaga seperti IEA dan UNECE bahkan menegaskan: tanpa nuklir, mimpi mencapai target iklim ambisius akan sangat sulit terwujud. Ini ditegaskan dalam Konferensi Perubahan Iklim COP 28 pada 2023, ketika 25 negara menyatakan tekad melipatgandakan kapasitas nuklir mereka pada 2050.

Belajar dari dunia

Dunia memberi kita dua cerita besar, yakni Prancis dan Jerman. Perancis, yang membangun jaringan PLTN setelah krisis minyak 1970-an, kini mengandalkan nuklir untuk 75 persen pasokan listriknya. Hasilnya, negara ini menjadi pemilik emisi GRK terendah di Eropa.

Sementara itu, Jerman memilih jalan berbeda. Setelah tragedi Fukushima, mereka mematikan seluruh PLTN dan beralih ke energi terbarukan. Tetapi, keputusan ini datang dengan harga mahal! Emisi GRK meningkat drastis, harga listrik melonjak hampir dua kali lipat.

Kisah Jepang pun menarik. Negara ini sempat menutup seluruh PLTN pasca Fukushima, tetapi akhirnya kembali menyalakan sebagian reaktor setelah harga listrik naik dan emisi membengkak. Kini, emisi Jepang mulai menurun sehingga menunjukkan bahwa nuklir masih punya peran penting jika dikelola dengan bijak. Dari cerita-cerita ini, kita belajar bagaimana transisi energi bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal strategi, keseimbangan, dan keberanian mengambil keputusan jangka panjang.

Menimbang dengan hati-hati

Tak bisa dimungkiri, membangun PLTN adalah investasi besar. Biayanya bisa mencapai 262,5 miliar USD untuk mencapai target 35 GWe. Ini bukan angka kecil. Risiko lain muncul dari ketergantungan pada teknologi dan sumber daya manusia (SDM) asing yang bisa melemahkan efek pengganda ekonomi domestik. Tanpa integrasi dengan industri lokal, proyek ini bisa menjadi beban, bukan berkah.
Namun, di balik itu PLTN menawarkan satu hal yang langka, yakni stabilitas. Berbeda dengan angin dan matahari yang tergantung cuaca, nuklir bisa bekerja siang dan malam, musim hujan atau kemarau. Dalam sistem kelistrikan yang rapuh, ini adalah harta tak ternilai.

Tetapi Indonesia bukan negara biasa. Kita tinggal di cincin api Pasifik, wilayah yang dikenal dengan aktivitas seismik tinggi. Ini artinya, pembangunan PLTN di Indonesia bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kehati-hatian, desain, dan kesiapsiagaan. Lokasi, struktur, dan sistem pengaman harus menjadi prioritas utama.

Jika Indonesia serius ingin mengembangkan energi nuklir, maka pembangunan PLTN tidak boleh hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi harus menjadi proyek peradaban. Proyek ini harus melibatkan industri dalam negeri, mengembangkan tenaga ahli lokal, dan mendorong transfer teknologi. Regulasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif adalah syarat mutlak.

Tak kalah penting, proyek ini harus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ketakutan publik terhadap nuklir bukan tanpa alasan. Chernobyl dan Fukushima menjadi kenangan pahit umat manusia. Tetapi pengalaman Finlandia memberi pelajaran lain. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, proyek nuklir bisa diterima dan bahkan didukung.