Dari Kampus Merdeka Ke Kampus Berdampak - Perguruan Tinggi Sebagai Katalis Perubahan Sosial

Oleh: Muhammad Isnaini

(Pengamat Pendidikan dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang)

Perubahan nama program dari Kampus Merdeka menjadi Kampus Berdampak oleh Kemendiktisaintek bukan sekadar pergantian label, melainkan sebuah evolusi filosofis yang mencerminkan kebutuhan baru dalam dunia pendidikan tinggi.

Jika Kampus Merdeka berfokus pada kebebasan akademik dan fleksibilitas pembelajaran bagi mahasiswa, Kampus Berdampak melangkah lebih jauh dengan menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya mencetak lulusan kompeten, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat.

Perubahan ini dapat dipahami melalui teori Tridharma Perguruan Tinggi yang diperluas, di mana pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tidak lagi berjalan secara terpisah, tetapi terintegrasi dalam kerangka dampak nyata.

Teori "Engaged University" (Gibbons, 1998) menjadi landasan utama perubahan ini.

Konsep ini menekankan bahwa perguruan tinggi harus keluar dari menara gading (ivory tower) dan terlibat langsung dengan kompleksitas masalah masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, di mana kesenjangan sosial dan pembangunan masih timpang, peran kampus sebagai agen perubahan menjadi krusial. 

Misalnya, melalui program Kampus Mengajar, mahasiswa tidak hanya belajar teori pedagogi, tetapi juga menerapkannya langsung di sekolah-sekolah terpencil.

Contoh lain adalah riset berbasis masyarakat, seperti pengembangan teknologi tepat guna untuk UMKM atau solusi energi terbarukan di desa.

Lalu, mengapa terjadi perubahan nama? Kampus Merdeka lahir sebagai respons terhadap rigiditas sistem pendidikan tinggi, dengan memberi mahasiswa kebebasan mengambil mata kuliah lintas prodi atau belajar di luar kampus.

Namun, evaluasi menunjukkan bahwa kebebasan saja tidak cukup perlu arah yang jelas agar aktivitas akademik benar-benar berkontribusi pada pembangunan nasional.

Kampus Berdampak muncul sebagai koreksi sekaligus penyempurnaan kebebasan harus bermuara pada nilai tambah sosial.

Pergeseran ini juga selaras dengan tren global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, yang menuntut institusi pendidikan memastikan setiap kegiatan memiliki dampak terukur.

Namun, tantangan tidak kecil yang dihadapi dan pasti terjadi. Teori Institutional Isomorphism (DiMaggio & Powell, 1983) memprediksi bahwa perubahan kebijakan sering terhambat oleh resistensi kultural dan birokrasi.