Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Memakzulkan Gibran: Itu Urusan Partai Politik dan Politisi

BANGKAPOS.COM - Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Memakzulkan Gibran: Itu Urusan Partai Politik dan Politisi

Rencana pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menyeret nama Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

Keduanya disebut mendukung pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun hal itu dibantah langsung ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Anwar membantah pihaknya mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Sosok Letjen TNI Purn Suharto, Sebut Eks KSAU Hanafie Asnan Bakal Temui MUI Bahas Pemakzulan Gibran

Menurut Anwar, beredar informasi yang menyatakan Muhammadiyah dan MUI mendukung agenda pemakzulan Gibran.

"Perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis," kata Anwar, kepada Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Anwar mengatakan, wacana pemakzulan Gibran sudah jelas merupakan politik praktis

Sementara, agenda tersebut bukan urusan Muhammadiyah dan MUI.

Menurut dia, Muhammadiyah dan MUI fokus mengawal pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, agar berbuat baik dan berupaya mensejahterakan serta membuat masyarakat merasa aman.

"Itu (pemakzulan) urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya," ujar Anwar.

Wacana pemakzulan Gibran digulirkan Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Mereka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Gibran dari kursi wakil presiden.

Pensiunan tentara itu juga mendesak Presiden Prabowo mencopot menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi

Selain itu, forum ini juga mendesak agar aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ditindak secara tegas.

Ratusan tokoh senior dari kalangan purnawirawan yang terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel yang bergabung dalam forum itu menandatangani usulan tersebut.

Beberapa sosok berpengaruh yang turut membubuhkan tanda tangan dalam usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI periode 1988–1993.

Sebelumnya, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mengklaim telah memperoleh dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait delapan poin sikap dari Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Dia mengungkapkan dukungan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta.

Bahkan, Suharto juga mengklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.

"Bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah. Bertemu dan mendukung Pak Harto (terkait delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Dukungan perorangan atau organisasi?) Organisasi," katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu (7/5/2025).

"Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka. (Perwakilan Muhammadiyah dan MUI -red) 'oh pak nanti kita undang bertemu di sana, tapi kami mendukung delapan (sikap Forum Purnawirawan TNI)," sambung Suharto.

Suharto mengklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu dengan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.

"Tadi dengan sekjen-nya (MUI), nama belakangnya Tambunan bertemu," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharto juga mengatakan adanya pertemuan di Yogyakarta pada Senin (12/5/2025) dengan purnawirawan TNI lainnya terkait penggalangan dukungan untuk usulan pemakzulan Gibran.

Bahkan, Suharto menyebut nantinya pertemuan di Yogyakarta itu akan turut dihadiri oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan.

"Nanti, tanggal 12, kami ke Yogya atau sesudahnya dengan tim saya (Forum Purnawirawan TNI) karena itu mereka mendukung (pemakzulan Gibran)."

"Di sana, kami bertemu dengan unsur-unsur purnawirawan ABRI, termasuk di sana minta mundur karena adanya dukungan lebih besar lagi. Kami tadi berhubungan dengan Marsekal Hanafie Asnan," jelasnya.

Suharto juga mengklaim adanya dukungan di luar purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran seperti pengajar dan masyarakat sipil.

"Ada dukungan juga dari dosen atau pengajar dan non-dosen," tegasnya.

(Kompas.com/Tribunnews)