Sosok Luhut Binsar Pandjaitan, Orang Kepercayaan Jokowi Sebut Pengusul Gibran Dicopot Kampungan

BANGKAPOS.COM -- Usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI jadi perhatian Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menyebut pihak yang meminta Gibran dimakzulkan itu kampungan.

Menurutnya, keadaan dunia yang saat ini tidak mudah harus dihadapi dengan kekompakan, bukan perpecahan.

Baca juga: Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Memakzulkan Gibran: Itu Urusan Partai Politik dan Politisi

Oleh karenanya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi ini meminta masyarakat bersinergi mendukung pemerintahan.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kamp

ungan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

"Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," imbuhnya.

Sosok Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi.

Baca juga: Jokowi Ditantang Megawati Tunjukkan Ijazah Asli: Kok Susah Amat

Ia dipercaya Presiden Prabowo untuk menduduki dua jabatan sekaligus.

Luhut resmi dilantik Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024 sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Keesokan harinya, Selasa, 22 Oktober 2024, Prabowo mengganjar Luhut dengan 1 jabatan baru lagi, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi.

Luhut Binsar Pandjaitan lahir di Simargala, Huta Namora Silaen Toba Samosir 28 September 1947. 

Dikutip dari perpusnas.go.id, Luhut merupakan anak ke-1 dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.

Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki empat anak, yaitu: Paulina, David, Paulus, dan Kerri Pandjaitan.

Luhut merupakan pensiunan Jenderal TNI dari Kopassus.

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode tahun 2014-2015, Luhut dipercaya untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI.

Tahun berikutnya dia didapuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI 2015-2016.

Kemudian, masih dalam periode pemerintahan Jokowi, Luhut diberikan tugas menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak 2016-2019 dan 2019 sampai 2024. 

Di luar itu, Luhut Binsar beberapa kali mendapat kepercayaan untuk menjadi ketua koordinator.

Misalnya pada tahun 2018 Luhut menjadi Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri.

Tahun 2020 Luhut menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Luhut juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional pada tahun 2021.

Lalu, menjadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali.

Di tahun 2022 Luhut dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Sementara karirnya di militer, banyak dihabiskan di Kopassandha TNI AD.

Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81.

Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya–Komandan Grup 3 Kopassandha, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), hingga Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat. 

Ketika menjadi perwira menengah, pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus, menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia.

Komentar Luhut soal Isu Pemakzulan Gibran : Ribut-ribut Begitu Kampungan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Purnawirawan TNI, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapan terkait usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken delapan tuntutan yang salah satunya adalah mendesak pemakzulan Gibran.

Luhut menilai, pihak yang meributkan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah orang-orang kampungan.

Menurutnya, semua pihak harusnya kompak menghadapi keadaan dunia yang kini tidak mudah.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Luhut meminta masyarakat bersinergi mendukung pemerintahan.

"Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menanggapi isu seputar kabar Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto terkait mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno.

"Enggak ada, saya tahu itu," tepis Luhut.

Lebih jauh, ia juga membantah bahwa mutasi tersebut bermuatan politis dan berkaitan dengan sikap Try Sutrisno yang disebut-sebut mendukung pemakzulan Gibran.

"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok," ujarnya.

Prabowo Bakal Temui Forum Purnawirawan TNI

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dudung menyebut Prabowo tidak masalah dengan usulan Purnawirawan TNI.

"Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja, karena tidak bisa seorang Presiden menjawab seperti itu," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

"Bahkan beliau (Prabowo) akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka (Forum Purnawirawan TNI). Enggak ada masalah," kata Dudung.

Namun, Dudung mengatakan belum ada jadwal pasti pertemuan antara Prabowo dengan Purnawirawan TNI yang ingin pencopotan Gibran.

Meski begitu, Dudung memastikan Prabowo akan segera bertemu dengan mereka.

Lebih lanjut, menurut Dudung, Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran membawa kepentingan pribadi.

Mereka hanya mengatasnamakan nama Purnawirawan TNI padahal tidak semua purnawirawan setuju.

"Seakan-akan mewakili Purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu," katanya.

Dudung mengingatkan bahwa sebenarnya ada Forum Purnawirawan yang resmi.

"Tentunya forum itu kan forum purnawirawan yang ada seperti Pepabri, PPAD, segala macam itu yang resmi kan. Kalau semua mengatasnamakan forum purnawirawan ya tidak bisa juga seperti itu," terang Dudung.

Diketahui, sebelumnya sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel Purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI.

Hal itu diketahui dari dokumen surat yang beredar luas di media sosial.

Salah satu dari 8 poin itu yang kontroversial adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

(Bangkapos.com/TribunnewsBogor.com/TribunKaltara.com)