Menaruh Asa dari Paket Kebijakan Pendidikan

Oleh: Syamsul Bahri - Kepala MTs Al-Hidayah Toboali

DI awal Mei lalu, tepatnya tanggal 2 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Presiden Prabowo Subianto meluncurkan empat paket program untuk dunia pendidikan Indonesia. Seperti dikutip dari Tempo.co. Presiden Prabowo Subianto menyebut keempat program itu sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prabowo memimpin peluncuran itu di SDN Cimahpar 5, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Empat paket kebijakan tersebut adalah program revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan kuliah guru, dan bantuan untuk guru honorer.

1. Program revitalisasi sekolah

Program pertama yang diluncurkan adalah revitalisasi sekolah. Di 2025, rencananya sebanyak 10.441 satuan pendidikan dengan alokasi dana Rp17,1 triliun. Dalam kesempatan tersebut presiden mengatakan tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh dan hanya memiliki 1 kamar mandi. "Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah-sekolah Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya," kata Prabowo. 

Program yang pertama ini sungguh sangat luar biasa, karena jika terealisasi maka akan sangat membantu satuan pendidikan yang memang sudah tidak layak lagi untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Tentunya program ini diharapkan menyentuh seluruh satuan pendidikan, baik di lingkungan Kemendikdasmen ataupun Kementerian Agama baik statusnya negeri maupun swasta.

Revitalisasi sekolah ini juga diharapkan tidak berfokus pada perbaikan bangunan saja, tetapi juga tenaga pendidiknya, karena sudah menjadi berita hangat bahwa pendidikan di Indonesia selain bangunan satuan pendidikan yang memprihatinkan, rasio guru juga lebih memprihatinkan, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).  

2. Digitalisasi pendidikan

Adapun program yang kedua yang diluncurkan adalah digitalisasi pendidikan dengan menggunakan smart board atau papan pintar. Beliau berencana mendistribusikan 15 ribu papan interaktif pada 2025. Lebih lanjut presiden mengatakan keberadaan papan pintar bisa membantu guru-guru untuk menerangkan materi pelajaran yang sama dalam bentuk dokumen media.

Menurut penulis, digitalisasi pendidikan ini adalah tindak lanjut dari proses pendidikan di masa Covid-19 yang lalu. Di mana pada masa itu siswa dapat belajar dari rumah dan guru bisa menyampaikan materi pelajaran dari rumah juga. Namun, program ini akan lebih dikembangkan dan diperluas lagi cakupannya.

Terkait penggunaan smart board dalam dunia pendidikan (pembelajaran), menurut Muhammad Eko Purwanto, smart board memungkinkan guru untuk membawa teknologi langsung ke dalam kelas dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dalam konteks pendidikan, smart board dapat digunakan untuk banyak tujuan, mulai dari menampilkan materi pembelajaran hingga mendukung diskusi dan kolaborasi antara guru dan siswa. (Kompasiana.com)

3. Bantuan kuliah untuk guru

Program selanjutnya adalah bantuan bagi guru-guru yang belum menamatkan pendidikan sarjana atau diploma 4 dalam bentuk uang tunai dengan nominal sebesar Rp3 juta per semester. (Tempo.co)

4. Bantuan untuk guru honorer

Program terakhir adalah program yang berkaitan dengan bantuan untuk guru honorer. Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, nominal yang akan diberikan sebesar Rp300 ribu tiap bulan untuk guru honorer non-ASN. 
Menurut penulis program ketiga dan keempat ini tidak kalah kerennya, karena berdasarkan data Kemendikdasmen yang disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (12/3/2025), sebanyak 66.095 guru di Indonesia belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4. Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) per 30 November 2024, angka ini terdiri dari 41.066 guru di jenjang SD, 11.837 guru di jenjang SMP, 3.926 guru di jenjang SMA, dan 9.266 guru di jenjang SMK.

Artinya dengan adanya program bantuan kuliah untuk guru dan bantuan untuk guru honorer ini, dapat mengurangi atau bahkan dapat menjadikan semua guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1 dan dapat membantu finansial bagi guru honorer. Angin segar yang ditiupkan pemerintah ini tentu akan disambut dengan sukacita oleh seluruh guru di Indonesia. 

Sekarang mari kita doakan, semua yang sudah diluncurkan terkait empat paket kebijakan pendidikan ini akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang dirumuskan, dapat didukung oleh semua pihak dan pada akhirnya dapat direalisasikan. Dengan demikian, empat paket kebijakan ini tidak hanya sekedar janji-janji manis saja. (*)