Rekam Jejak Benjamin Netanyahu Buronan Pengadilan Internasional yang Ingin Ubah Wajah Timur Tengah

Perlu dicatat, dalam sistem politik Israel, membentuk koalisi diperlukan untuk memerintah.

Pemerintahan baru mendatang kemungkinan akan menjadi yang paling ekstremis dalam sejarah Israel.

Diwartakan The Guardian, Netanyahu – yang sudah menjadi perdana menteri terlama di negara itu – akan tetap menjabat setidaknya selama empat tahun ke depan.

Saat sudah kembali ke kantor, prioritas pertama pria berusia 73 tahun itu adalah mengupayakan agar persidangannya dibatalkan.

Benjamin Netanyahu sebelumnya memerintah Israel selama 12 tahun

Netanyahu bergabung dengan militer Israel pada 1967, lalu pindah ke pasukan operasi khusus yang menyelamatkan pesawat yang dibajak di bandara Tel Aviv pada 1972.

Awalnya politisi senior Israel ini menjadi pemimpin partai sayap kanan Likud pada 1993.

Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri untuk beberapa masa jabatan.

Setelah Pemilu 2019, Netanyahu didakwa dengan tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Pekerjaan Diplomatik Benjamin Netanyahu

Netanyahu kembali ke Amerika Serikat pada tahun yang sama dan melanjutkan untuk menerima gelar dalam arsitektur dan administrasi bisnis dari Massachusetts Institute of Technology.

Pada 1976, dia dipekerjakan oleh Boston Consulting Group.

Dia kembali ke Israel setelah kematian Yoni, saudara laki-laki tertuanya, yang terbunuh saat mencoba membebaskan sandera dari pesawat Air France yang dibajak di Uganda.

Netanyahu menjadi sangat terlibat dalam upaya kontraterorisme internasional, yang membantu meluncurkan karier politiknya.

Setelah bertugas di kedutaan Israel di Washington, DC (1982-84), dia menjadi duta besar Israel untuk PBB (1984-1988).

Selama berada di PBB, Netanyahu berhasil memimpin kampanye untuk mendeklasifikasi arsip PBB tentang kejahatan perang Nazi.

Keberatan terhadap Program Nuklir

Netanyahu pernah berselisih dengan Amerika Serikat pada November 2013.

Netanyahu keberatan dengan kesepakatan yang dicapai antara AS dan Iran mengenai program nuklir Iran.

Menurut CNN, Netanyahu mengecam kesepakatan itu sebagai "kesalahan bersejarah."

Tahun 2014 terjadi gejolak besar di wilayah tersebut.

Konflik meningkat pesat selama musim panas antara kelompok militer Palestina Hamas dan Israel setelah pembunuhan tiga remaja.

Wilayah Gaza menjadi sasaran pasukan Israel.

Ribuan roket ditembakkan dan protes internasional terjadi atas kehancuran dan hilangnya nyawa warga sipil secara besar-besaran.

Pada Desember 2014, Netanyahu memecat dua anggota kabinetnya karena mengkritik pemerintah dan memprakarsai pembubaran parlemen koalisi, padahal pemilihan akan diadakan pada Maret 2015.

Pada Maret 2015, dua minggu sebelum pemilihan negaranya, Netanyahu berpidato di depan Kongres AS untuk mengkritik kebijakan Amerika tentang program nuklir Iran.

Sementara Presiden Obama mempertahankan rencana tersebut.

Netanyahu Terlibat Kasus Kriminal

Pada Agustus 2017 terungkap, Netanyahu ditetapkan sebagai tersangka dalam dua penyelidikan atas tuduhan "penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan suap."

Satu kasus melibatkan penerimaan hadiah dari dua pengusaha terkemuka.

Sementara yang kedua pada dugaan upayanya memaksa surat kabar agar meliput masa jabatannya yang lebih menguntungkan.

Selanjutnya, Partai Likud mensponsori apa yang disebut "RUU Rekomendasi" untuk membatasi informasi bagi publik selama penyelidikan dan mengakhiri praktik polisi yang merekomendasikan kepada jaksa penuntut apakah akan mendakwa tersangka.

RUU tersebut memicu kemarahan dari para kritikus.

Mereka melihat sebagai upaya terang-terangan untuk melindungi Netanyahu.

Pada 2 Desember 2017, beberapa hari sebelum parlemen diharapkan meratifikasi RUU tersebut, penentang mengadakan demonstrasi massal di Tel Aviv yang melibatkan sekitar 20.000 pengunjuk rasa.

Keesokan harinya, Netanyahu mengatakan telah menginstruksikan sekutu politiknya untuk mengubah rancangan undang-undang tersebut sehingga tampaknya tidak bertentangan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Pada 13 Februari 2018, polisi Israel merilis pernyataan, mereka mengatakan ada cukup bukti dari dua penyelidikan untuk mendakwa Netanyahu atas penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Namun, Netanyahu menepis anggapan akan dikenakan hukuman.

Dia mengatakan di TV akan terus menjadi perdana menteri dan tuduhan itu "tidak akan berakhir dengan apa-apa."

Satu tahun kemudian, Jaksa Agung Avichai Mandelblit mendakwa Netanyahu atas berbagai tuduhan.

Pada 21 November 2019, Jaksa Agung Israel mengumumkan dakwaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan terhadap Netanyahu.

Setelah mencabut permintaan imunitasnya, perdana menteri secara resmi didakwa pada Januari 2020.

Buron Pengadilan Internasional

Pada 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant, serta tiga pejabat Hamas yang telah meninggal.

Surat perintah itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam serangan Israel terhadap Hamas di Gaza.

Israel sendiri mengutuk keputusan ICC tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Netanyahu mengatakan keputusan itu anti-Semit dan menyandingkannya dengan pengadilan Dreyfus, merujuk pada kasus terkenal abad ke-19 di mana kapten tentara Yahudi Prancis Alfred Dreyfus dihukum secara tidak adil atas pengkhianatan.

"Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, yang didirikan untuk melindungi kemanusiaan, kini telah menjadi musuh kemanusiaan," kata Netanyahu seraya menambahkan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak berdasar, dikutip AFP, Jumat (22/11/2024).

"Tidak ada keputusan anti-Israel yang keterlaluan yang akan mencegah kami- dan itu tidak akan mencegah saya- ntuk terus membela negara kami dengan segala cara," ujar Netanyahu dalam sebuah pernyataan video.

"Kami tidak akan menyerah pada tekanan," sumpahnya.

Dia berpeluang ditangkap jika mendarat di negara yang meratifikasi statuta ICC.

Benjamin Netanyahu dilaporkan memilih rute penerbangan yang lebih jauh untuk menuju Amerika Serikat (AS).

Pada Kamis (3/4/2025), sebelum bertolak ke Washington, Netanyahu mengunjungi Budapest, Hungaria.

Hungaria merupakan negara anggota ICC. Namun, jelang kunjungan Netanyahu, pemerintah Hungaria mengumumkan keluar dari pengadilan internasional tersebut.

Netanyahu dilaporkan tiba di Washington pada Minggu (6/4/2025) malam waktu setempat.

Menurut laporan surat kabar Israel, Haaretz, via Anadolu, Netanyahu terbang memutar demi menghindari wilayah udara negara-negara anggota ICC.

Haaretz melaporkan, pesawat yang mengangkut PM Israel itu terbang dengan rute 400 km lebih jauh untuk menghindari negara-negara yang "mungkin mengeksekusi surat perintah penangkapan ICC" jika dia melakukan pendaratan darurat di wilayah mereka.

Pemerintah Israel disebut meyakini negara-negara seperti Irlandia, Islandia, dan Belanda, dapat bertindak atas dasar surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada November 2024 tersebut.

Media Israel itu juga menulis, sejak serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023, seluruh penerbangan Netanyahu ke AS mencakup rute Yunani, Italia, Prancis, Samudra Atlantik, kemudian baru ke AS.

Netanyahu diburu ICC atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi militer di Gaza. Serangan Israel ke Gaza telah membunuh lebih dari 50.000 jiwa termasuk 15.600 anak-anak sejak Oktober 2023.

Sedangkan korban terluka hampir mencapai 114.000 orang. Selain itu, sebanyak 1,9 juta warga Palestina di Gaza mengungsi dan berjuang melawan kelaparan. Apalagi, Israel telah memblokir bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Selain ICC, pemerintah Israel juga menghadapi sidang perkara genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Gugatan genosida ini dilayangkan Afrika Selatan kemudian didukung berbagai negara.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani, Nuryanti) (Kompas TV/Ikhsan Abdul Hakim)