MPR Terima Surat Usulan Pemakzulan Gibran, Eddy Soeparno: Menunggu Hasil Kajian

BANGKAPOS.COM - MPR Terima Surat Usulan Pemakzulan Gibran, Eddy Soeparno: Menunggu Hasil Kajian

MPR kini telah menerima surat usulan pemakzulan atau pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil presiden (Wapres).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

Eddy mrngatakan surat dari Forum Purnawirawan TNI itu sedang dalam tahap kajian.

Pihaknya mata dia masih menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR terkait usulan pemakzulan Gibran ini.

Baru setelahnya MPR akan mengambil sikap dari hasil kajian tersebut.

"Kami juga sudah menerima surat itu, kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekjen MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang menyangkut surat tersebut."

"Jadi kami memang sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian melihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekjen MPR," kata Eddy dilansir Kompas TV, Selasa (1/7/2025).

Lebih lanjut, Eddy mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak soal usulan pemakzulan Gibran ini.

Karena ia harus mempelajari dulu hasil kajian yang dibuat oleh Sekjen MPR.

"Kembali lagi saya tidak berani masuk ke substansi karena kita lihat dulu bagaimana hasil kajiannya itu."

"Untuk kemudian kita bisa mempelajari dan mendalaminya lebih lanjut," jelas Eddy.

Surat Pemakzulan Gibran Tak Dibacakan saat Rapat Paripurna DPR

Sebelumnya DPR RI telah menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa (24/6/2025).

Diketahui Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan di Ruang Paripurna DPR.

Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR tak membacakan surat dari Forum Purnawirawan TNI, yang mendesak agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat.

Ketika ditanya soal surat pemakzulan Gibran, Puan mengaku belum melihat surat usulan pemakzulan Gibran tersebut.

"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih di Tata Usaha," ujar Puan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa surat permintaan pemakzulan Gibran masih ada di Setjen DPR RI.

"Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan," ujarnya.

"Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim dan bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan besok atau pekan depan," imbuhnya.

Dasco menambahkan, DPR akan cermat untuk mengkaji setiap surat masukan yang tertuju kepada DPR.

"Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji secara cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil lembaga DPR," pungkasnya.

Gibran Siap Mundur Sebagai Wapres

Benarkah Gibran siap mundur sebagai Wakil Presiden (Wapres) jika ada perintah oleh seseorang, siapakah dia? 

Saat ini ramai jadi perbincangan Gibran bakal dilengserkan dari jabatannya sebagai Wapres. 

Sosok yang mengusulkan Gibran mundur dari jabatannya adalah para purnawirawan TNI. 

Mereka menganggap bahwa Gibran telah melanggar konstitusi, untuk itu harus dilengserkan dengan tujuan kepentingan bangsa dan negara. 

Kendati demikian, apakah mungkin Gibran dilengserkan dari jabatannya sebagai Wapres?

Menanggapi soal Gibran yang ingin dilengserkan, Arief Poyuono,  Aktivis senior sekaligus mantan Waketum Partai Gerindra menguak pernyataan yang mengejutkan. 

Arief menyebut tidak pernah ada sejarahnya di Indonesia wakil presiden dimakzulkan.

Namun dulu pernah ada wakil presiden yang menggantikan presiden.

"Enggak ada sejarahnya wakil presiden dilengserin di Indonesia, yang ada presiden dilengserin. Ada enggak kita punya wapres dilengserin? kalau wakil presiden jadi presiden ada sejarahnya, ibu Mega, Pak Habibie," pungkas Arief Poyuono.

"Yang mundur ada, Hatta," timpal pegiat media sosial Said Didu.

"Tapi kalau presiden dilengserin ada, empat orang udah dilengserin," ujar Arief lagi.

Kendati demikian, Arief menyebut satu nama yang dipastikan bisa membuat Gibran mundur dari jabatan wapres.

Sosok tersebut kata Arief punya kuasa lebih kuat daripada Prabowo atau Purnawirawan.

Sosok yang dimaksud adalah Jokowi, ayah Gibran.

"Katanya melengserkan Gibran ini sudah kepentingan dan keperluan bangsa Indonesia? ya kalau sudah begini otomatis saya mau minta tolong ke bapaknya Gibran alias Jokowi supaya legowo meminta Gibran mau mundur," ungkap Arief Poyuono.

Karenanya, saat melihat Purnawirawan meminta kepada Prabowo untuk mencopot Gibran, Arief terheran-heran.

Sebab kata Arief, Prabowo tak punya kekuatan politik yang mumpuni untuk melengserkan Gibran.

"Kalau mintanya ke Prabowo, enggak mungkin. Sekuat apa Prabowo? sekuat apa politik Prabowo di Indonesia untuk melengserkan Gibran? ya enggak punya kekuatan, orang sama-sama eksekutif, dia bukan MPR," imbuh Arief Poyuono.

Lagipula kata Arief, Jokowi masih punya kekuatan besar di negeri ini meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Hal itulah yang memungkinkan Jokowi mempengaruhi Gibran untuk mundur dari jabatan politik.

"Kita enggak bisa bohong ya bahwa pak Jokowi itu masih sangat kuat politiknya di Indonesia," ucap Arief.

Mendengar pernyataan Arief, pengamat politik Ray Rangkuti menimpalinya.

Kata Ray, pengaruh Jokowi guna meminta Gibran mundur dari jabatan hanya sebatas hubungan ayah dan anak saja, tidak ada kaitannya dengan politik.

Menyimak ucapan Ray tersebut, Arief Poyuono pun sepakat.

"Kalau Pak Jokowi ke Gibran itu hubungannya ayah dan anak, ayah meminta anak supaya mundur saja, kan itu enggak ada yang bisa membatasi itu, enggak ada kaitan politik?" imbuh Ray Rangkuti.

"Enggak ada, enggak ada, enggak ada kepentingan politik," timpal Arief.

Lebih lanjut, Arief juga menyebut Gibran sebenarnya masih bisa mencalonkan diri untuk Pilpres mendatang.

Karenanya jika Gibran mundur dari jabatan wapres pun tidak akan ada masalah.

"Gibran ini masih muda, masih punya kesempatan terus untuk bisa nyalon lagi jadi presiden. Kalau mintanya ke Prabowo enggak mungkin. Kata bung Ray kan hubungan bapak dan anak, menasehati 'enggak usah le, kowe mundur wae'," kata Arief.

Sementara itu, terkait desakan para purnawirawan agar Gibran mundur, Eks Komandan Korps Marinir Letjen TNI (Purn) Suharto mengurai tujuannya.

Diungkap Suharto, ia dan para purnawirawan punya tujuan mulia kenapa meminta Gibran untuk dilengserkan.

"Kami usulkan dia (Gibran) untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra, saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra untuk bisa Gerindra duduk di Senayan, tidak untuk Gibran, tidak. Gibran jangan sangat jauh, dengan anak saya tua anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS, coba cari ada enggak nama itu (Gibran), tidak ada," ungkap Letjen TNI (Purn) Suharto.

"Saya inginnya Prabowo silahkan jadi presiden, dia adek saya, dia 5 letting di bawah saya, saya masuk Akabri tahun 65, mungkin keluarga itu belum buat melitur kayu atau segala macam, saya sudah mengabdi 34 tahun mengabdi di ABRI, enggak mengharapkan apa-apa, cuma mengharapkan supaya kembali ke rel," sambungnya

(Tribunnews/kompas)