Sambut Putusan MK Tentang Sekolah Swasta dan Negeri Gratis, Algafry Sebut Perlu Dipikirkan Bersama

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar sembilan tahun untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta yang digratiskan ini disambut positif oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman.

Namun, ia menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan tersebut dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah dan pusat.

“Kalau bicara pendidikan gratis, memang ini merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan. Tapi secara pribadi saya meyakini, tidak ada ilmu yang benar-benar gratis. Semuanya butuh upaya, usaha dan pengorbanan,” ujar Algafry, Senin (1/7/2025).

Algafry menegaskan sebagai kepala daerah, dirinya mengikuti putusan MK. Namun pelaksanaan di lapangan harus dirancang dengan matang.

“Apa yang sudah diputuskan MK ini ya kita sebagai pemangku harus mengikuti aturan. Tapi nanti apa semua harus kita lakukan, ini harus dipikir bersama berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat,” terang Algafry.

Ia mengungkapkan, selama ini belum ada sekolah swasta di Bangka Tengah yang digratiskan sepenuhnya. Bahkan, beberapa sekolah swasta di Bangka Tengah seperti SDH dan lainnya dikenal memiliki biaya pendidikan yang cukup besar.

“Sejauh ini belum ada swasta gratis, saya katakan mungkin dari pemerintah yang negeri bisa saja, namun swasta perlu dipikirkan bersama. Apalagi sekolah swasta yang di Bangka Tengah beberapa ada yang kelas menengah ke atas. Gak terbayang kalau pemerintah yang harus menanggung,” jelas Algafry.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)