Titiek Soeharto Geram Soal Beredarnya Beras Oplosan, Zulhas dan Amran Diminta Tak Diam Saja

BANGKAPOS.COM - Titiek Soeharto Geram Soal Beredarnya Beras Oplosan, Zulhas dan Amran Diminta Tak Diam Saja.

Masyarakat saat ini khawatir mengenai adanya kabar beredarnya eras oplosan.

Bahkan beras-beras diduga oplosan tersebut dibuat dan dikemas menjadi beras premium.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto meminta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Nasional, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman segera mengatasi kisruh beras oplosan.

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Daftar 13 Merek Beras Diduga Oplosan, Kerugian Rp100 Triliun per Tahun

“Kita serahkan ke kementerian, itu kan ada Menko-nya ya. Tolong itu Menko-nya juga turun tangan. Jangan diam-diam aja,” ucap Titiek.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani meminta komisi-komisi di DPR terkait untuk menindaklanjuti kabar maraknya beras oplosan.

“DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” kata Puan sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Selasa (15/7/2025).

Selain itu, Puan juga mendorong pemerintah mengusut tuntas dugaan beras oplosan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat.

“Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi, jangan sampai kemudian beras ini merugikan masyarakat,” ujarnya

Puan juga menekankan agar siapapun yang terlibat dalam beras oplosan ditindak tegas secara hukum.

"Kalau ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai merugikan rakyat," katanya.

Sebagai informasi, Komisi IV DPR mengagendakan pemanggilan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk dimintai keterangan soal beras oplosan.

Berdasarkan catatan Mentan Amran, praktik oplosan bisa merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun.

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," ujarnya