Refly Harun Curiga Prof Sofian Cabut Pertanyaan Ijazah Jokowi: Bisa Jadi Dia Diancam

BANGKAPOS.COM -- Praktisi hukum Refly Harun curiga dengan sikap mantan Rektor UGM Prof Sofian Effendi mendadak mencabut pernyataannya soal ijazah Jokowi.

Pakar hukum tata negara itu menyebut dua kemungkinan mengapa Prof Sofian melakukan hal demikian.

Sebelumnya Prof Sofian mengungkap nilai Jokowi di semester awal kuliah tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1.

Baca juga: Profil Biodata Sofian Effendi Eks Rektor UGM, Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Soal Ijazah Jokowi

Selain itu, ia juga mengatakan skripsi eks Presiden RI itu tidak pernah diujikan.

Bahkan, dia juga menyebutkan ijazah diperlihatkan Jokowi ke publik itu diduga milik mendiang Hari Mulyono, suami pertama adik dari Jokowi, yakni Idayati.

Namun, setelah itu, mantan Rektor UGM itu tiba-tiba memberikan klarifikasi.

Dia menarik semua pernyataannya soal ijazah Jokowi tersebut dan menyampaikan permohonan maaf.

 Oleh karena itu, Refly menaruh curiga dengan sikap Sofian yang tiba-tiba berubah arah tersebut.

Baca juga: Soenarko Desak Prabowo Usut Kasus Ijazah Jokowi, Siap Mati Demi Presiden: Kalau Ada yang Ganggu

Refly pun menduga ada dua kemungkinan yang menyebabkan Sofian mencabut pertanyaannya.

Pertama karena ada yang meyakinkannya bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar.

Kedua, kata Refly, bisa saja Sofian mendapatkan ancaman dari pihak lain, sehingga dirinya mencabut semua pernyataannya tersebut.

"Ada dua kemungkinan, dia diyakinkan oleh pihak lain bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar, yang benar adalah versi Ova Emilia."

"Kedua, dia diancam untuk tidak menyampaikan atau untuk mencabut pernyataannya itu, kita tidak tahu," ungkapnya, Jumat (18/7/2025), dikutip dari YouTube Refly Harun.

Namun, Refly tetap merasa heran dengan sikap Sofian tersebut karena sekelas profesor tidak mungkin menyampaikan informasi zonk.

"Tapi masa sih sekelas profesor menyampaikan informasi zonk semua, dari A sampai Z dan ditarik semua. Itu kan tidak lazim."

"Saya misalnya kalau menyampaikan suatu pernyataan apalagi dalam sebuah podcast, ya tentu yang saya sampaikan harus sebagian besar adalah informasi yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu informasi sekunder maupun informasi primer apalagi," jelasnya.

Menurut Refly hal ini menjadi pertanyaan besar, mengapa Sofian tiba-tiba mengubah pernyataannya itu.

 Dia pun menduga, di balik itu semua pasti ada sesuatu yang terjadi dengan ijazah eks Presiden ke-7 RI tersebut.

Apalagi, sekelas profesor seperti Sofian sampai harus menarik semua pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan.

"This is a question, a big question. Malah kalau kita lihat cara pandang terbalik, ya, ini menegaskan bahwa pasti ada apa-apa dengan soal ijazah. There must be something happen to the diploma certificate of Jokowi," katanya.

"Sekelas Profesor Sofian Effendi harus menarik semua pernyataannya, ingat semua pernyataannya. dia tidak sedang meralat, tapi menarik semua pernyataannya."

"Justru menurut saya ini makin menegaskan there must be something happen. Ya, pasti ada yang terjadi, pasti ada yang ditutupi, pasti ada yang dikhawatirkan. Itu yang bisa kita lihat," sambung Refly.

Prof Sofian tarik pernyataannya

Statement Sofian Effendi terkait dengan Jokowi tidak menyelesaikan pendidikan sarjana karena nilai yang buruk menimbulkan kegaduhan yang besar di masyarakat.

Pria berusia 80 tahun tersebut kini memilih untuk menarik semua pernyataannya mengenai sosok Jokowi hanya dalam selang satu hari.

Sofian ternyata tidak sadar jika obroloannya dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar diunggah di YouTube.

Ia membenarkan bahwa Rismon Sianipar dan alumni UGM berkunjung ke rumahnya.

Sofian hanya mengira bahwa percakapannya dengan Rismon Sianipar itu diperuntukkan bagi internal, bukan publik.

Menurutnya, ucapannya kala itu tidak pantas diunggah ke publik.

Sofian mengaku keberatan terkait dengan peredaran video itu. 

Ia berencana untuk melayangkan langsung surat keberatan kepada Rismon Sianipar dan kawan-kawan.

Sofian meminta, video pembicaraan tentang ijazah Jokowi tersebut bisa ditarik dari peredaran. 

Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk tetap menjaga ketenangan UGM dan mempertahankan ketentraman secara nasional.

"Saya tidak sadar itu akan dipublikasikan. Saya tidak menyangka akan dipublikasikan seperti itu. Omongan saya tidak pantas untuk diomongkan (ke publik)," kata Sofian Effendi, Kamis (17/7/2025), dikutip dari Tribun Jogja.

Setelah videonya viral, Sofian mengaku menerima ancaman dari pendukung Jokowi yang hendak melaporkannya kepada Bareskrim Polri.

Mengingat usianya yang sudah 80 tahun, Sofian akhirnya meminta maaf karena ia tidak ingin berurusan dengan polisi.

"Para pendukung mantan presiden itu, mereka gerah sepertinya karena soal ijazah disebut. Mereka menyebut akan mengadukan saya pada Bareskrim," tutur Sofian Efendi.

"Maka, saya meminta maaf atas pernyataan saya. Saya tidak mau harus berurusan dengan polisi soal ini, apalagi saya sudah berusia 80 tahun dan keluarga saya juga terganggu," ujarnya.

Sofian Effendi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang ia sebutkan di dalam video yang diunggah Rismon Sianipar di YouTube.

Ia juga meminta maaf kepada rektor UGM saat ini, yakni Prof Ova Emilia.

Sofian menegaskan bahwa dirinya saat ini masih aktif sebagai anggota organisasi UGM.

"Saya tidak ingin diadu dengan Prof Ova. Itu tidak baik. Bagaimana pun, saya adalah anggota organisasi UGM."

Profil Prof Sofian Effendi

Prof Sofian Effendi lahir pada tanggal 28 Februari 1945.

Ia menduduki posisi jabatan sebagai rektor UGM sejak tahun 2002 hingga 2007.

Sofian Effendi juga dikenal sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM.

Dalam kariernya, ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 1999 hingga 2000.

Berikut jejak karier Sofian Effendi, dikutip dari Wikipedia.

- Asisten Profesor Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada (1969−1998)

- Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada (1978−1983)

- Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (1981−1986)

- Direktur Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada (1983−1994)

- Wakil Rektor bidang Kerjasama Internasional, Universitas Gadjah Mada (1991−1994)

- Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi, Universitas Gadjah Mada (1992−2002)

- Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (1994−1995)

- Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi (1995−1998)

- Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Nasional (1995−1998)

- Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia (1998)

- Asisten Sekretaris Negara bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan (1998−1999)

- Kepala Badan Kepegawaian Negara (1999−2000)

- Profesor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (1998)

- Rektor Universitas Gadjah Mada (2002−2007) 

- Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada (2012−2014)

- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (2014−2019)

- Dewan Pembina The Habibie Center (2019−sekarang)

(Tribunnews/Tribun Timur/Tribun Jogja/Bangkapos)