Udin-Dessy Sudah Siapkan Program, Pastikan Tunggakan BPJS Warga Pangkalpinang Dilunasi

BANGKAPOS.COM,BANGKA — Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang nomor urut 3, Saparudin (Prof Udin) dan Dessy Ayutrisna (Cece Dessy) atau Udin-Dessy telah menyiapkan program untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tak mampu.

Prof Udin menegaskan tak ingin masyarakat Pangkalpinang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena iuran BPJS Kesehatan menunggak.

Mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi hak dasar bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat di Pangkalpinang.

“Tidak boleh ada masyarakat kita yang gagal berobat hanya karena menunggak iuran BPJS. Dengan program ini, pemerintah kota akan membantu melunasi tunggakan warga yang benar-benar tidak mampu, sehingga mereka bisa kembali menggunakan BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Udin, Selasa (18/8/2025).

“Prinsipnya, kami ingin memastikan tidak ada warga Pangkalpinang yang terhambat mendapatkan hak kesehatannya. Karena kesehatan adalah pondasi utama untuk membangun masyarakat yang maju,” ujar Prof Udin.

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy program yang disiapkannya merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil yang selama ini terbebani biaya pengobatan. 

Dengan adanya pelunasan tunggakan BPJS, masyarakat bisa lebih tenang dan fokus pada pemulihan kesehatan tanpa dihantui masalah administrasi.

“Banyak warga mengeluh karena tidak bisa berobat akibat kartu BPJS mereka non-aktif. Kami ingin menghapus keresahan itu. Ketika Udin–Dessy dipercaya memimpin Pangkalpinang, pemerintah kota akan hadir dan menjadi penjamin bagi rakyat,” ungkapnya. 

Pasangan ini juga menilai, keberadaan BPJS Kesehatan yang aktif akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebab, akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak akan berdampak langsung pada produktivitas, kesejahteraan, dan ketahanan sosial warga Pangkalpinang.

Program pelunasan tunggakan BPJS ini akan dijalankan secara transparan dengan pendataan ketat melalui RT/RW hingga kelurahan.

Hanya warga yang benar-benar masuk kategori tidak mampu yang akan dibantu, sehingga program tepat sasaran dan efektif.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)