Berita Bangka Selatan
DPRD Bangka Selatan Dukung Kenaikan Insentif dan Kesetaraan Guru PAUD Non Formal
Perjuangan ini muncul karena insentif yang diterima guru PAUD masih rendah dan belum setara dengan guru dengan status aparatur sipil negara (ASN)
Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Ardhina Trisila Sakti
lihat foto
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
RAPAT DENGAR PENDAPAT - Jajaran anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan ketika menggelar rapat dengar pendapat bersama Himpaudi Kabupaten Bangka Selatan di Kantor DPRD, Selasa (26/8/2025). Dalam rapat tersebut DPRD berjanji memenuhi tuntutan Himpaudi.
Ada lima poin tuntutan yang disampaikan kepada DPRD. Pertama, status pendidik PAUD non-formal yang belum diakui sebagai guru. Kedua, peluang yang sama bagi guru PAUD swasta untuk mengikuti tes PPPK daerah.
Ketiga, agar DPRD membantu sosialisasi program wajib sekolah 13 tahun, dimulai dari PAUD.
Keempat, ketidakseragaman perlakuan terhadap PAUD di beberapa desa. Kelima, penambahan insentif dari pemerintah Kabupaten.
Pihaknya meminta DPRD mendukung perjuangan untuk pengakuan status dan pemenuhan hak guru PAUD non formal agar sejajar dengan guru PAUD formal.
“Kami berharap pemerintah daerah, DPRD dan pihak terkait dapat mendukung perjuangan kami,” tukas Heni.
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
Berita Terkait
Berita Terkait: #Berita Bangka Selatan
| Pemkab Bangka Selatan Ajak Orangtua Tempatkan Anak jadi Investasi Membangun Peradaban |
|
|---|
| Pemprov Bangka Belitung Lakukan Akselerasi Konvensi Hak Anak di Kabupaten Bangka Selatan |
|
|---|
| Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Diajak Sukseskan Program POPM |
|
|---|
| Kasus Kaki Gajah di Basel Tak Bertambah, Dinkes Fokus Eliminasi Filariasis |
|
|---|
| APBD Perubahan Basel 2025 Siap Ketok Palu Awal September |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.