Bertugas Sama-Sama Mengawasi, Dinda Rembulan: DPD RI dan Bawaslu Harus Bersinergi

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perlu melakukan sinergi, kolaborasi dan kerjasama antar lembaga.

Salah satunya dengan Bawaslu yang memiliki kesamaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas.

“Bedanya, anggota DPD mengawasi kebijakan pemerintah dan penerapan undang-undang di daerah,  sementara Bawaslu mengawasi semua proses dan tahapan demokrasi agar berjalan sesuai undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” ujar Dinda Rembulan, anggota DPD RI, Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis, (30/10).

Pernyataan itu disampaikan Dinda saat menerima kunjungan 5 orang Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang Mataram, DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.  

Para Komisioner Bawaslu itu datang ke DPD RI dipimpin langsung ketuanya, EM Osykar dengan empat orang anggota; Jafri,Novrian Saputra, Sahirin dan Davitri.

Ikut serta dalam kunjungan itu Kepala Sekretariat Dini Yamashita dan Kabag Adminitrasi Siti Jamilah.  Mereka diterima dua orang anggota DPD RI Dapil Bangka Belitung, Dinda Rembulan dan Darmansyah Husein. 

Dinda menambahkan kinerja kedua lembaga, DPD dan Bawaslu,  dalam menjalankan tugas fugsinya amat menentukan kualitas demokrasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

“Saya simple saja mengukurnya, dari kunjungan dan interaksi saya dengan masyarakat yang memberi  masukan dan menyampaikan keluhannya. Dari situ kita dapat mengetahui apakah mereka kecewa atau senang dengan apa yang kita kerjakan,” ujar Dinda merespon laporan ketua Bawaslu Babel, EM Osykar.   

Sementara Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar menyampaikan beberapa hal terkait dengan evalusi tentang tugas dan perannya sebagai pengawas proses demokrasi di Babel.  Menurut Osykar  ada sejumlah kendala yang dihadapi Bawaslu selama pelaksanaan pemilihan di Bangka Belitung. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang cukup mempengaruhi kelancaraan pelaksanan Pilkada ulang di beberapa wilayah.

“Kami perlu dukungan kebijakan yang lebih kuat serta kolaborasi lintas sektoral agar pelaksanaan di Bangka Belitung ke depan dapat berlangsung lebih lancar, aman dan kredibel,” kata Osykar.

Osykar menambahkan, dukungan itu bertujuan untuk menguatkan mekanisme pengawasan, sinergi antar lembaga, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

Di ujung pernyataannya, Dinda Rembulan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Bawaslu atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga integritas pemilihan di daerah. Dinda berharap kolaborasi dan kerjasama antara lembaga khusus DPD dan Bawaslu Babel dapat terus terjaga  untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.

“Kita memiliki visi yang sama, yaitu menjaga kondusivitas dan stabilitas iklim demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sinergi ini harus terus dijaga agar setiap proses politik dapat berjalan dengan transparan dan berintegritas,” ujar Dinda Rembulan mengakhiri pernyataannya. (*/E4)